Pasuruan_Lumbung-berita.com
Kerap menjadi langganan banjir, membuat warga dari empat desa di Kabupaten Pasuruan (Cangkringmalang, Kedungringin, Kedungboto, dan Tambakan) menginginkan pindah kabupaten.
Keinginan warga ini tak main-main. Mereka menyampaikan niatan tersebut saat beramai-ramai mendatangi kompleks perkantoran Pemkab Pasuruan dan Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (7/12/2022).
Koordinator aksi, Henry Sulfianto menjelaskan, keinginan warga itu didasari sikap Pemkab Pasuruan yang kian hari kian minim perhatian dan kepedulian.
“Kami meminta kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Pasuruan untuk melepas empat desa ini pindah ke Pemkab Sidoarjo,” tegasnya.
Keinginan pindah itu, sambungnya, sudah dipikirkan masak-masak. Selama ini, warga sudah kecewa dan muak dengan penanganan banjir di sungai Wrati.
“Aksi ini adalah bentuk kekecewaan kami pada eksekutif dan legislatif yang tidak ada kepedulian dengan warga di empat desa,” sebutnya.
Pria yang akrab disapa Ki Demang ini meneruskan, banjir sungai Wrati sudah menjadi pemandangan lazim di kalangan warga.
Tiap tahun, lanjutnya, warga akan rutin membersihkan rumahnya karena banjir. Belum lagi dampak lainnya: Aroma busuk yang menyengat.
“Selama bertahun-tahun kami dihadapkan pada situasi yang sama. Sungai penuh eceng gondok, berbau, dan banjir. Sampai kapan ini selesai,” ujarnya beretorika.
Sejatinya, pada Oktober lalu, warga bersama forum DAS Wrati dan beberapa perusahaan secara swadaya membersihkan eceng gondok yang menumpuk.
Selama dua belas hari mereka membersihkan eceng gondok sejauh 7 km aliran sungai. Sayangnya, usaha itu mandek di tengah jalan. Penyebabnya, tak ada anggaran operasional.
“Untuk pembersihan tempo hari, operasional kami didapat dari iuran. Jelas tak cukup. Sedangkan permintaan kami untuk dibantu dari Pemkab, terutama dari Dinas Sumber Daya Air, tak direspon sama sekali,” bebernya.
Henry memaparkan, sejauh ini, Pemkab tak pernah mengindahkan permintaan warga untuk menormalisasi sungai Wrati. Belakangan, kegetiran warga serasa di puncak ketika tahu Pemkab menganggarkan milyaran rupiah untuk markas Damkar.
“Permintaan normalisasi dan pembersihan sungai tak pernah digubris, lah ini malah menganggarkan 25M untuk markas Damkar,” sesalnya.
Oleh karena itu, ia memberi waktu kepada eksekutif maupun legislatif selama 3×24 jam untuk segera merespon. Kalau tidak, niatan pindah domisili itu akan segera direalisasikan warga.
“Permintaan ini sudah disepakati empat Kades di desa terdampak. Kalau selama 3×24 jam tak ada pembersihan sungai, maka kami minta pindah kabupaten,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutejo berjanji akan meneruskan tuntutan warga. Pihaknya akan menekan dan mewajibkan pihak terkait untuk segera membersihkan sungai Wrati pada pekan depan.
Sebagai informasi, dalam 20 tahun terakhir, empat desa di bantaran sungai Wrati tersebut selalu menjadi langganan banjir di kala musim penghujan. Bahkan pada 2019 lalu, banjir mencapai ketinggian dada orang dewasa.
Jurnalis : Aryo-AJPB
