Mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus periode 2015-2018, Muhamad Haniv, tengah menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Penyelidikan KPK saat ini fokus pada penelusuran aliran dana yang diduga diterima Haniv, termasuk dugaan penggunaan dana tersebut untuk sebuah “fashion show.” Proses hukum terus bergulir, dan beberapa saksi kunci telah dan akan diperiksa untuk mengungkap seluruh rangkaian kasus ini.
Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan KPK dalam menyelidiki dugaan gratifikasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan transparansi di lingkungan perpajakan Indonesia.
Jejak Aliran Dana dan “Fashion Show”
KPK tengah bekerja keras untuk mengungkap misteri di balik aliran dana yang diduga diterima Muhamad Haniv. Penyidik mendalami dugaan penggunaan dana tersebut untuk kegiatan “fashion show”, sebuah aspek yang cukup unik dalam kasus korupsi ini.
Dugaan keterlibatan “fashion show” dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme dan tujuan penggunaan dana tersebut. Apakah “fashion show” tersebut merupakan kamuflase untuk menyembunyikan aliran dana ilegal? Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap kebenarannya.
Pemeriksaan Saksi Kunci dan Perkembangan Terbaru
Pada Selasa, 4 Maret 2025, KPK memeriksa tiga saksi kunci. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi krusial terkait aliran dana dan dugaan keterlibatan Haniv.
Sharif Benyamin, Direktur KSO Summarecon Serpong, dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai aliran dana yang diduga terkait dengan Haniv. Shitta Amalia, PNS KPP PMA 6 Ditjen Pajak, diperiksa terkait kebijakan permintaan dana yang diduga berkaitan dengan penyelenggaraan “fashion show”. Sementara itu, Sugianto Halim, Direktur PT Prima Konsultan Indonesia (2018-sekarang), mangkir dari panggilan pemeriksaan.
Sharif Benyamin: Keterkaitan dengan Summarecon Serpong
Peran Sharif Benyamin sebagai Direktur KSO Summarecon Serpong menjadi titik fokus penyelidikan. KPK menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari perusahaan tersebut kepada Haniv.
Keterkaitan Summarecon Serpong dengan kasus ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Apakah ada transaksi yang mencurigakan antara perusahaan dan Haniv? Pertanyaan ini menjadi kunci dalam mengungkap jaringan yang terlibat.
Shitta Amalia: Peran dalam “Fashion Show”
Shitta Amalia, sebagai PNS Ditjen Pajak, diperiksa untuk mengklarifikasi perannya dalam dugaan permintaan dana untuk “fashion show”. Keterangan Amalia dianggap vital untuk mengungkap mekanisme penggalangan dana tersebut.
Peran Amalia sebagai PNS dalam konteks “fashion show” ini patut dipertanyakan. Apakah ia terlibat aktif dalam pengorganisasian acara tersebut atau hanya sebatas mengetahui prosesnya?
Sugianto Halim: Mangkir dari Pemeriksaan
Sugianto Halim, Direktur PT Prima Konsultan Indonesia, gagal memenuhi panggilan KPK. Ketidakhadirannya tanpa keterangan menimbulkan kecurigaan dan menghalangi proses investigasi.
Ketidakhadiran Sugianto Halim tentu akan menjadi perhatian KPK. Langkah hukum selanjutnya akan diambil untuk memastikan ketersediaannya dalam memberikan kesaksian.
Status Tersangka dan Langkah Pencegahan KPK
Muhamad Haniv resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 12 Februari 2025. Ia diduga melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagai upaya pencegahan, KPK telah melarang Haniv bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan melalui Surat Keputusan Nomor 109 Tahun 2025. Keputusan ini dikeluarkan pada 19 Februari 2025 dan ditujukan untuk mencegah upaya menghalangi proses hukum. Namun, hingga saat ini, KPK belum melakukan penahanan terhadap tersangka.
Proses hukum akan terus berjalan untuk memastikan keadilan ditegakkan. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini, khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh jaringan dan aliran dana yang terlibat. Terungkapnya kebenaran di balik dugaan kasus gratifikasi ini diharapkan dapat menjadi pelajaran penting bagi penegak hukum dan pejabat publik lainnya untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
