Pemerintah akan menghapus data STNK yang mati pajak selama dua tahun berturut-turut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Penghapusan Data STNK Mati Pajak: Aturan yang Telah Lama Berlaku
Aturan penghapusan data kendaraan bermotor yang tak diregistrasi ulang selama minimal dua tahun setelah masa berlaku STNK habis bukanlah hal baru. Ketentuan ini telah tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dihapus jika pemiliknya tak melakukan registrasi ulang dalam jangka waktu tersebut. Ini berdampak pada kendaraan yang tidak dapat beroperasi di jalan raya.
Konsekuensi Penghapusan Data STNK
Kendaraan dengan data STNK yang telah dihapus tidak dapat didaftarkan kembali. Hal ini karena kendaraan tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan untuk beroperasi di jalan raya sesuai Pasal 68 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009.
Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan umum wajib memiliki STNK dan pelat nomor yang masih berlaku. Oleh karena itu, kendaraan dengan data STNK yang dihapus dianggap ilegal dan tak boleh digunakan.
Proses dan Pengawasan Penghapusan Data STNK
Pemerintah daerah, khususnya Kepolisian, akan mengawasi kendaraan yang datanya dihapus. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyitaan terhadap kendaraan tersebut.
Sebelum penghapusan data dilakukan, pemilik kendaraan akan mendapatkan tiga kali peringatan. Peringatan pertama diberikan tiga bulan sebelum penghapusan data, peringatan kedua satu bulan setelah peringatan pertama, dan peringatan ketiga satu bulan setelah peringatan kedua.
Pengecualian Penghapusan Data STNK
Terdapat pengecualian bagi kendaraan yang diblokir, sedang dalam proses lelang, atau mengalami kerusakan berat dan sedang dalam perbaikan. Bukti perbaikan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari bengkel resmi.
Jika tiga peringatan diabaikan dan kendaraan tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka data STNK akan dihapus secara permanen. Pemilik kendaraan harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi.
Antisipasi dan Himbauan bagi Pemilik Kendaraan
Bagi pemilik kendaraan, penting untuk selalu memperpanjang STNK dan membayar pajak tepat waktu. Jangan menunda kewajiban ini untuk menghindari penghapusan data STNK.
Dengan memahami aturan dan konsekuensinya, diharapkan para pemilik kendaraan dapat lebih proaktif dalam mengurus administrasi kendaraannya. Ini demi kepatuhan hukum dan keselamatan bersama di jalan raya.
Sosialisasi intensif mengenai peraturan ini perlu terus dilakukan agar masyarakat terinformasi dengan baik. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
