Lumbung Berita
NEWS TICKER

36 Anggota PPDI Korcam Purwosari Berangkat ke Jakarta

Selasa, 24 Januari 2023 | 4:41 pm
Reporter: Ulum
Posted by: Redaksi

Pasuruan_Lumbung-berita.com
36 anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia – Kordinator Kecamatan (PPDI Korcam) Purwosari, berangkat ke Jakarta guna menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI, Selasa (24/01/2023).

Sebelum berangkat, PPDI Korcam Purwosari terlebih dahulu berkumpul di Kecamatan Purwosari untuk meminta doa restu Camat Purwosari.

Hadir dalam kegiatan, Sekcam Purwosari, Wakapolsek Purwosari, Anggota Koramil Purwosari, Trantib Purwosari dan Satpol PP Kabupaten Pasuruan serta Sekdes masing-masing desa.

Dalam sambutannya Camat Purwosari yang di wakili Sekcam, Achmad Solikin
menyampaikan permohonan maaf. Pasalnya, Camat atau Sekcam hanya bisa memberi doa restu dalam keberangkatan 36 anggota PPDI Korcam Purwosari.

“Jaga marwah Kecamatan Purwosari khususnya Kabupaten Pasuruan. Jangan sampai terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, korlap harus bisa mengawal anggotanya dan tetap satu komando,” ucap Sekcam Purwosari.

Sementara itu Kapolsek yang diwakili Wakapolsek Purwosari, Iptu Johanes, menghimbau kepada rombongan PPDI Korcam Purwosari agar berhati-hati dalam perjalanan.

“Saling mengingatkan ke sopir untuk menjaga keselamatan di jalan raya,” kata mantan Kapos Lantas Gempol.

Baca Juga : klik disini 👇  Pelatihan Tematik Biosaka di Kantor Balai Penyuluh Pertanian Purwosari Mampu Menciptakan Generasi yang Inovatif

Ketua PPDI Korcam Purwosari, Abdul Wahid, mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Kecamatan dan Polsek juga Koramil Purwosari.

“Terima kasih sambutannya. Insya Allah pesan Bapak Camat, Kapolsek juga Danramil Purwosari akan kami ingat. Mohon doa restu semua masyarakat Purwosari,” sambut sapaan Wahit.

Selanjutnya rombongan PPDI Korcam Purwosari berangkat dan berkumpul di Raci Bangil, dilanjutkan berangkat ke Gedung DPR RI Jakarta.

Sekedar diketahui, tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Gedung DPR RI Jakarta antara lain:
1. Menolak dengan tegas Masa Jabatan Perangkat Desa sama dengan Kepala Desa.
2. Menuntut Kejelasan Status Perangkat Desa menjadi ASN tanpa Menghilangkan Hak Asal Usul Desa.
3. Menuntut Segera Penerbitan NIPD Langsung dari Kemendagri.

Jurnalis : Lum

Berita Lainnya

PT.REDAKSI LUMBUNG BERITA 
error: Content is protected !!