Lumbung Berita
NEWS TICKER

Aliansi Transparansi Untuk Rakyat (ATUR) Luruk Kantor DPRD Kota Pasuruan, Ini Permintaannya..!!!

Senin, 24 Juli 2023 | 2:08 pm
Reporter:
Posted by: Redaksi

Pasuruan_Lumbung-berita.com
Aliansi Transparansi Untuk Rakyat Pasuruan (ATUR) meluruk DPRD Kota Pasuruan, Senin (24/07/2023). Kedatangan gabungan LSM ini menentang pembangunan jalan lingkar utara (JLU) di Kota Pasuruan.

Ayik Suhaya selaku koordinator aksi menyampaikan, penolakan JLU ini bukan tanpa sebab, masyarakat Kota Pasuruan, sebutnya, lebih membutuhkan bantuan anggaran memberantas kemiskinan dan pengangguran serta penguatan ekonomi melalui UMKM.

Lebih lanjut, pria berpostur gempal ini membeberkan biaya pembangunan JLU sepanjang 9 km ini di perkirakan akan menelan biaya kurang lebih Rp 800 Miliar-1 Triliun.

Untuk dana pembebasan lahan, dibutuhkan sekitar 200 Miliar. Sedangkan biaya di Pemkot Pasuruan sendiri hanya tersedia 85 Milyar.

“Maka dari itu kami mempertanyakan kekurangan sisa pembebasan lahan senilai 115 miliar tersebut. Mau diambilkan dari mana,” tegas Ayik Suhaya.

Informasi yang menyebut Pemkot berharap bantuan dari pemerintah pusat, ia menilai sebagai hal yang mustahil. Pasalnya, tahun depan pemerintah berfokus pada pemilu dan pembangunan Ibu Kota Negara.

“Kalau Pemkot berharap pada anggaran pemerintah pusat, menurut saya sangat mustahil. Karena di 2024 ini pemerintah pusat akan menyiapkan anggaran untuk Pemilu serta pembangunan IKN (Ibu Kota Negara), yang pastinya akan membutuhkan anggaran ratusan triliun,” jelasnya.

Baca Juga : klik disini 👇  Aplikasi Pagerwojogaes (Pelayanan satu pintu guna mempercepat kepentingan pelayanan masyarakat kecamatan wonorejo) berbasis service System

Ia juga meminta Pemkot tak berekspektasi terlalu tinggi, bahwa pembagunan JLU bakal meningkatkan investasi. Ia mengingatkan pembangunan tol di pasuruan tak berdampak signifikan pada hasil investasi ditambah lagi Amdal Lalin yang belum ada.

“Sebelumnya, dalam hal ini pernah ada pejabat DPRD (Mantan Camat) tersandung kasus JLU, meski akhirnya bebas namun potensi penyelewengan sangat besar,” ungkapnya.

Ia lalu dengan tegas menuntut pembubaran Panitia Khusus (Pansus) JLU. Ia menyatakan jalan konvensional tak terlalu padat, sehingga pembangunan JLU bukan termasuk proyek urgen.

“Bubarkan pansus JLU yang tidak bermanfaat dan terkesan memaksakan pembangunannya. Kalau tetap dilaksanakan, maka kami menduga ada kongkalikong antara oknum pansus JLU dan oknum pembebasan JLU,” pungkasnya.

Kedatangan gabungan LSM Pasuruan Raya berjalan tertib serta lancar.

Jurnalis: Samhuri.

Berita Lainnya

PT.REDAKSI LUMBUNG BERITA 
error: Content is protected !!