Lumbung Berita
NEWS TICKER

Biaya PTSL Capai 4 Juta, ada apa dengan Desa Warungdowo..?

Minggu, 30 Januari 2022 | 5:07 am
Reporter:
Posted by: Redaksi

Pasuruan_Lumbung-berita.com
Sejumlah warga Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, mempertanyakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa setempat, Minggu (30/01/2022).

Pasalnya, biaya untuk program nasional tak sama dengan daerah lain. Diduga sebanyak 42 warga dikenakan biaya Rp4 juta untuk tiap sertifikat.

“Sudah mahal, enggak ada kuaitansinya lagi. Saya sudah minta tapi enggak dikasi,” ujar salah satu warga yang mewanti-wanti untuk tidak menyebutkan namanya tersebut.

Padahal, dalam musyawarah mufakat program PTSL Desa Warung Dowo 2020-2021 telah disepakati dan ditetapkan biayanya kisaran Rp500.000 per Sertifikat tanah.

Biaya tersebut untuk kepentingan pembelian patok, materai, fotocopy, jasa petugas ukur dan petugas yuridis di lapangan.

Salah satu warga lainnya juga menyampaikan bahwa biaya Rp4 juta untuk membangun Musala, Masjid, dan TPQ.

“Informasinya, biaya segitu untuk bantu pembangunan Musala, Masjid, dan TPQ,” ujar warga yang juga enggan disebutkan namanya tersebut.

Saat awak media mengonfirmasi ke Pemdes Warungdowo, salah satu Staf Desa Warung Dowo mengatakan permasalahan PTSL merupakan kewenangan Kades.

Baca Juga : klik disini  Siswi SMP Sabet Juara Tiga Tata Rias Wajah Pengantin, ini Pesan Sugiarto..!

“Langsung ketemu Pak Kades saja pak, karena yang tau semua itu Pak Kades,” ujarnya pada awak media, Selasa (28/12/21).

Sayangnya sampai berita ini ditulis, Kades Warungdowo, Muslikh belum dapat dimintai keterangan. Pesan via WhatsApp yang dikirim, hanya dibaca tanpa dibalas.

Sementara itu, Kabid TU BPN Kabupaten Pasuruan, Sukardi menjelaskan bila peserta program PTSL dikenakan biaya lebih dari ketentuan, maka itu bisa dikatakan pungli.

“Kalau memang peserta program PTSL Warungdowo dikenakan biaya sebesar 4jt itu harus jelas buat apa saja. Tentu di desa tersebut ada kepanitiaan yang sudah dibentuk, dan kalau tidak jelas peruntukannya, itu menyalahi aturan (pungli),” papar Sukardi.

Ia melanjutkan, mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT), dimana besaran penarikan biaya PTSL adalah sebesar Rp150 ribu.

“Adapun biaya lain sesuai Perda masih diperbolehkan namun harus melalui mekanisme musyawarah mufakat, apabila ada biaya tambahan selain itu, maka tidak diperbolehkan,” tutupnya. (Bersambung).

Baca Juga : klik disini  IWO Malang Raya Serahkan Penghargaan ke Pengasuh Ponpes Rehabiltasi Mental Az Zainy

Jurnalis : Zend.

Berita Lainnya

PT.REDAKSI LUMBUNG BERITA 
error: Content is protected !!