Pasuruan_Lumbung-Berita.com
Setelah pandemi Covid berlalu, Pemerintah Desa Kepulungan tampaknya “All-out” dan serius mengembangkan wisata serta ketahanan pangan.
Hal ini tampak dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Balai Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin (24/7/2023).
Dalam penyusunan RKPDes 2024 dan penyusunan RKPD 2025 itu, Kades Kepulungan, Didik Hartono menegaskan akan melanjutkan pengembangan Wisata Transit Air Panas Kepulungan.
“Tentu kami memiliki beberapa item prioritas. Salah satunya melanjutkan pengembangan wisata air panas,” terang Kades dengan latar belakang aktivis tersebut.
Selain wisata, ketahanan pangan juga menjadi fokus pihaknya. Sukses panen raya yang diraih beberapa waktu lalu, membuat Pemdes Kepulungan serius mengembangkan sektor ini.
Pengembangannya juga tak main-main. Pertanian ini akan digabungkan dengan beberapa sektor: Peternakan, perikanan, dan wisata.
“Sesuai rencana ketika panen raya lalu, kami ingin membuat sektor pertanian yang terpadu dengan peternakan, perikanan, sekaligus dijadikan tempat wisata,” terangnya.
Meski dua sektor itu menjadi prioritas, pria dengan sapaan akrab Didik ini tak melupakan infrastruktur. Pihaknya masih menaruh perhatian dengan beberapa perbaikan jalan dan jembatan.
“Ada beberapa perbaikan jalan yang akan kami utamakan. Seperti jalan penghubung Kepulungan dengan (Desa) Sumbersuko. Juga ada perbaikan jembatan,” tuturnya.
Namun, ia mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi pihaknya. Seperti terbitnya inpres yang mengatur penggunaan dana desa.
Inpres ini, sebutnya, cukup berpengaruh terhadap besaran anggaran untuk pembangunan desa yang sesuai visi misinya.
“Visi-misi Kades dengan Bupati kadang tak sinkron karena dipengaruhi dari inpres. Dalam inpres ada ketentuan sekian persen untuk ini dan untuk itu. Di desa kita, tahun kemarin itu sisanya 225 jutaan. Ini kan enggak maksimal untuk mewujudkan visi misi Kades,” tukasnya.
Efek domino lainnya, pembangunan serasa jalan di tempat. Bahkan, tak jarang warga menilai Kades tak mampu melaksanakan visi-misinya.
Hal ini juga diakui oleh Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Pembangunan serasa stagnan juga dialami oleh Pemkab Pasuruan.
“Jangankan Kepulungan yang 2,3 Milyar, Pemkab Pasuruan saja yang 3,1 Triliun juga seperti tak kelihatan (wujudnya),” ujarnya saat hadir di Musrenbangdes.
Politisi asal PKB ini menerangkan, keinginan masyarakat yang begitu beragam tak sebanding dengan anggaran yang tersedia. Makin diperparah dengan sumbangsih pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terbilang rendah.
“Kenapa? Karena keinginan masyarakat tak sebanding dengan anggaran yang ada. Kadang masyarakat bayar pajak (PBB) saja alot,” jelasnya.
Untuk itu ia mengharapkan masyarakat berpartisipasi dengan disiplin membayar PBB. Pajak yang dibayarkan akan masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan.
“Kalau pembayaran PBB nya tertib, maka kucuran dana untuk pembangunan desa juga akan besar. Dulu pajak setornya ke Pemerintah Pusat. Kalau sekarang, pajak jadi primadona PAD Pemda,” tutupnya.
Jurnalis: Indra
