Lumbung Berita
NEWS TICKER

Komisi III Sepakat Penghentian Proyek Pipanisasi Pembuangan Limbah

Selasa, 12 Januari 2021 | 5:55 am
Reporter:
Posted by: Redaksi

Pasuruan_Lumbung-berita.com
Permasalahan proyek pipanisasi saluran limbah lima perusahaan di Kecamatan Beji memasuki babak baru.

Kemarin (11/01/2021), Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan sepakat dengan tuntutan warga untuk menghentikan proyek pipanisasi.

Keputusan tersebut keluar setelah diadakan pertemuan antara perwakilan warga dan Forum DAS Wrati dengan Komisi III di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan.

Dalam pertemuan itu, perwakilan warga meminta Komisi III membuat rekomendasi kepada Bupati Pasuruan untuk mencabut Surat Edaran (SE) Plt Asisten 1 Pemkab Pasuruan.

Warga di tiga desa (Cangkringmalang, Kedungringin dan Kedungboto) tak terima dengan SE tersebut. Pasalnya, SE yang ditanda tangani oleh Agus Hariwibawa itu malah berisi perintah melanjutkan proyek pipanisasi.

Tak hanya menuntut pencabutan SE, Forum DAS Wrati juga membawa tuntutan lainnya. Total ada 7 tuntutan yang di kemukakan di hadapan anggota Komisi III.

“Tujuh tuntutan kami yakni pencabutan SE, penghentian pekerjaan pipanisasi, meminta DLH dan 5 perusahaan melakukan sosialisasi pipanisasi pada masyarakat 3 desa dan melakukan kajian akademik dengan didampingi oleh DAS Wrati serta Komisi III,” terang Ketua Forum DAS Wrati, Henry Sulfianto.

Baca Juga : klik disini  Puskesmas Karangrejo Melakukan Vaksin Keseluruh Tenaga Kesehatan

Selain itu, pria yang akrab disapa Londo ini juga meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

“Penyelidikan dan penyidikan atas dugaan gratifikasi beberapa oknum ASN dalam giat pipanisasi saluran limbah yang dimaksud,” tegasnya.

Sementara Sekretaris DAS Wrati, Sugito mengungkapkan bahwa surat kesepakatan pipanisasi sudah kedaluwarsa dan perlu diperbarui.

“Surat perjanjian atau kesepakatan yang dibuat dasar giat pipanisasi hari ini sudah kedaluwarsa. Lantaran dibuat pada tahun 2012 dan ini perlu diperbaharui,” ungkapnya.

Setali tiga uang, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari dapil I, Najib Setiawan menilai SE tersebut bertentangan dengan program “Ayo Adus Kali”-nya Bupati.

“Proyek itu tidak sejalan dengan program Bupati Pasuruan yakni “Ayo Adus Kali”. Sungai Wrati sendiri saat ini kondisinya sudah sangat memprihatikan dan airnya hitam legam serta berbau anyir,” papar politisi PKS itu.

Setelah mendengar keluhan dan keterangan yang disampaikan, Ketua Komisi III, Saifulloh Damanhuri menyatakan sepakat dengan enam dari tujuh tuntutan warga dan Forum DAS Wrati.

Baca Juga : klik disini  Viral..!! Maling Terekam CCTV Berhasil di Bekuk Polsek Lumbang

“Hari ini juga kami (Komisi III) membuat surat rekomendasi pada Bupati untuk mencabut SE Plt Asisten 1 dan menghentikan kegiatan pipanisasi atau semua tuntutan yang ada,” putusnya.

Satu tuntutan yang tidak dapat disetujui adalah rekomendasi kepada Kejari Kabupaten Pasuruan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

“Terkait penyelidikan dan penyidikan atas dugaan gratifikasi sejumlah ASN digiat pipanisasi, ini bukan kewenangan kami,” tukasnya.

Sementara itu salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Beji, Vicky Arianto mengapresiasi cepat tanggapnya anggota Komisi III.

“Alhamdulilah direspon cepat. Kini tinggal menunggu kabar selanjutnya atas rekomendasi yang dikirimkan Komisi III pada Bupati Pasuruan,” katanya.

Vicky berharap Bupati dapat memberi keputusan secara cepat. Secepat terbitnya SE dari Plt Asisten 1 Pemkab Pasuruan.

“Artinya jika Plt Asisten 1 bisa mengeluarkan SE hanya berjangka tak kurang dari satu minggu (30 Desember 2020 surat permohonan giat pipanisasi dan 4 januari 2021 disetujui).Kami juga meminta agar Bupati cepat juga mengeluarkan surat keputusan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pipanisasi lima perusahaan di Beji mendapat pertentangan warga.

Baca Juga : klik disini  Dokter dan Istri di Pamekasan Meninggal Bersamaan, LaNyalla: Corona itu Nyata!

Kelima perusahaan tersebut adalah PT Baramuda Bahari, Sea Master, OJK, Mitra Cipta Agung dan PT Wonokoyo.

Saat itu, warga di tiga desa sempat turun ke jalan di Cangkringmalang, Beji untuk melakukan aksi protes (08/12/2020).

Namun, belum juga ada titik temu yang jelas, asisten Plt 1 Pemkab Pasuruan malah menerbitkan surat edaran yang semakin mengusik warga.

Dalam surat edaran tertanggal 4 Januari 2021 itu, disebutkan bahwa lima perusahaan tersebut dipersilahkan meneruskan proyek pipanisasi.

Jurnalis : Indra.

Berita Lainnya

PT.REDAKSI LUMBUNG BERITA 
error: Content is protected !!