Lumbung Berita
NEWS TICKER

Penerbitan KIS Lambat, LSM GMBI “Wadul” ke Dewan

Kamis, 4 Maret 2021 | 4:36 pm
Reporter:
Posted by: Redaksi

 

Foto. LSM-GMBI dan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan

Pasuruan_Lumbung-berita.com
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) kembali melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (04/03/2021).

Agenda kali ini adalah penyampaian beberapa keluhan terkait jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Audiensi dimulai sekira pukul 10.00 WIB.

Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Ruslan selaku Ketua Komisi IV, Kepala Dinas Sosial dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

Keluhan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Ketua LSM GMBI Distrik Pasuruan Raya, Ashari, adalah lambatnya penerbitan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

”Selama ini banyak warga yang kurang mampu dan sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), tapi ternyata KIS tidak terbit dan harus menunggu sekitar 3 Bulan,” ujarnya.

Baca Juga : klik disini  Rem "Ngeblong", Tronton Sasak Truk Boks dan Xenia di Purwosari
Baca Juga : klik disini  Tinjau Pilkada, Gubernur Jatim Kunjungi Kota Pasuruan

Padahal menurutnya, masyarakat miskin dan kurang mampu berhak mendapatkan jaminan kesehatan seperti yang tertuang dalam Perpres dan UUD 1945.

“Itu sudah diatur di Perpres, bahkan di UUD 1945 pasal 28H ayat 1. Namun yang terjadi masyarakat miskin atau kurang mampu tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan ketika sakit,” jelasnya.

Sementara itu, Erik yang juga anggota LSM GMBI menyampaikan bahwa banyak data yang sudah masuk DTKS melalui operator Desa untuk diserahkan ke Dinsos, tapi penerbitan KIS-nya bisa sampai tiga bulan.

“Intinya kami berharap adanya perubahan sistem birokrasi di Dinsos. Agar warga yang kurang mampu atau miskin ketika sakit bisa mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya,” tukasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinsos Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi mengungkapkan keterlambatan KIS disebabkan kartu dibebankan ke tiga golongan. Sehingga, sambung Suwito, penerbitannya membutuhkan waktu.

“Kartu tersebut dibebankan pada golongan seperti PBIN (Penerima Bantuan Iuran Negara), PBIP (Penerima Bantuan Iuran Provinsi) dan PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah). Maka dari itu memerlukan proses waktu. Ditambah lagi jika data NIK-nya invalid,” terangnya.

Jurnalis : Samhuri.

Berita Lainnya

PT.REDAKSI LUMBUNG BERITA 
error: Content is protected !!