Lumbung Berita
NEWS TICKER

Rakyat Merasa Terzolimi, Ormas Grib Malang Angkat Bicara

Senin, 10 Juni 2024 | 2:46 pm
Reporter:
Posted by: Redaksi

Malang Raya_Lumbung-berita.com
Rakyat merasa terzolimi, melalui Organisasi Masyarakat – Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Ormas-Grib) menutut Bupati Malang, untuk meminta maaf terkait kegagalan Program UHC. Senin, (10/06/2024).

Kegagalan Program Universal Health Coverage (UHC), dinilai tidak sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat, hal tersebut lantaran Bupati Malang telah mencabut layanan BPJS PBID.
 
“Bupati terang terangan melakukan penipuan, pada agustus 2024 layanan BPJS untuk pasien  telah dicabut (dinonaktifkan) padahal BPJS merupakan syarat dari program tersebut,” kata Ketua GRIB Malang, Damanhuri Jab.

Sebelumnya kata Jab, Pemkab Malang menerima   penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang diterima pada acara UHC Awards 2023 di Balai Sudirman, Jakarta.

Penghargaan itu diberikan atas klaim bahwa Kabupaten Malang telah siap memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu melalui jaringan puskesmas, RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang, RSUD Ngantang, serta berbagai klinik dan rumah sakit yang bermitra dengan BPJS.

“Jelas ini manipulasi, Bupati Malang menyatakan bahwa cakupan UHC di Kabupaten Malang pada Maret 2023 mencapai lebih dari sembilan puluh tujuh persen dari total penduduk. Namun, realitas di lapangan pada Agustus 2023 menunjukkan situasi yang jauh berbeda,” lanjut Ketua Grib Malang.

Lebih lanjut GRIB merilis, masyarakat Kabupaten Malang mengalami penderitaan akibat penonaktifan layanan kesehatan bagi pasien BPJS PBID, yang merupakan bagian dari Program UHC.

Baca Juga : klik disini 👇  Sidang ke Delapan Soal Sertifikat, ini Kata Kuasa Hukum Tergugat..!!

Kondisi ini memicu GRIB melakukan Aksi demo di Halaman Kantor Bupati Malang, Jl. Panji, Kabupaten Malang, Senin (10/06/2024).

Dalam Aksi Demo itu, Grib mengorasikan  hutang Pemkab Malang kepada BPJS Kabupaten Malang yang signifikan, mencerminkan kegagalan pengelolaan anggaran daerah.

Kegagalan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang pengelolaan program UHC di Kabupaten Malang. Pemerintah pusat yang memberikan penghargaan atas dasar pencapaian yang dilaporkan, kini harus menilai kembali situasi di lapangan yang menunjukkan kegagalan dalam realisasi program tersebut.

Menanggapi tuntutan GRIB tersebut, Nurman Ramdasyah, Pj Sekda Kabupaten Malang, mengakui bahwa Program UHC ada beberapa permasalahan data yang harus di update kembali.

“Kalo penghargaan itu hak pemerintah pusat berikan ke pemkab, namun kalau terkait UHC memang belum berjalan maksimal, dan kita masih melalukan penyempurnaan,” ujar Ramdan, melalui sambungan telpon.

Hingga berita ini di terbitkan, belum ada keterangan resmi dari Bupati Malang.

Jurnalis : Lu-Dung.

Berita Lainnya

PT.REDAKSI LUMBUNG BERITA 
error: Content is protected !!