Lumbung Berita
NEWS TICKER

Wali Murid SMK Negeri 1 Winongan Keluhkan Biaya Wisuda, Ini Kata Kepsek !!

Senin, 3 Mei 2021 | 4:08 pm
Reporter:
Posted by: Redaksi

 


Pasuruan_Lumbung-berita.com
Wali murid SMK 1 Winongan mengeluhkan adanya pemberitahuan melalui WA group soal biaya wisuda ditujukan kepada orang tua atau wali murid, Padahal ekonomi masyarakat sedang terdampak Pandemi Covid-19, Senin ( 03/05/2021).

Salah satu wali murid SMK 1 Winongan yang enggan namanya disebut mengaku kebingungan, setelah mengetahui biaya wisuda tersebut,

“Dengan biaya wisuda nominal 1 juta saat ini besar mas dan susah cari uang sekarang. Saya kaget pas anak bilang kalau dapat WA di group sekolah, katanya di adakan wisuda untuk nominal di suruh japri ke gurunya, setelah japri gurunya biaya wisuda sebesar RP. 1 juta mas,” Tuturnya.

Ia pun mengeluhkan penarikan biaya keperluan wisuda yang dinilai tidak transparan, antara biaya gedung dan lain-lain.

“Katanya mau wisuda di gedung di bulan Juni, tapi saya tidak tahu rincian jelasnya dengan biaya segitu buat apa aja, dan kalau tidak bayar wisuda katanya tidak boleh ngambil nomer ujian,” Jelasnya.

Sedangkan Evi Ristiana, selaku Kepala sekolah SMK Negeri 1 Winongan saat di konfirmasi menjelaskan. Biaya wisuda hanya 350 ribu. Biaya 1 juta itu Incloud sama biaya ujian untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Baca Juga : klik disini  Meiko Square Nogosari Pandaan Tak Berijin diduga Bagi- Bagi Uang Keamanan

“Ada banyak cluster yang di gunakan, salah satunya untuk honor asesor dan juga Pembelajaran Intensif Belajar (PIB). Karena biaya ini merupakan hasil musyawarah dan diketahui pengurus sekolah maka pihaknya terus melaksanakan,” Tuturnya.

Diketahui rencana wisuda tersebut sekitar bulan Juni sebanyak 295 siswa, di salah satu Hotel di Kota Pasuruan.

Sedangkan Zainal Abidin, Ketua LSM Garda Nusantara menyayangkan atas besarnya biaya tersebut.

“Kami menyayangkan dan tidak membenarkan adanya pungutan dengan dalih apapun karena tidak sesuai aturan, terkait masalah LSP itu bukan kewenangan sekolah, biarkan wali murid memilih untuk untuk anaknya, itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 tahun 2016,”
Tegasnya.

“Garda nusantara akan melayangkan surat pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pungutan yang ada di SMK N 1 Winongan, karena diduga ada doble counting anggaran serta penyalahgunaan wewenang sebelum membuat laporan pada APH , Kejaksaan Negeri Pasuruan,” Tutupnya.

Jurnalis : Samsul A.

Berita Lainnya

PT.REDAKSI LUMBUNG BERITA 
error: Content is protected !!