Pasuruan_Lumbung-berita.com
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Korak Indonesia) Solikin, angkat bicara terkait beredarnya selebaran surat tentang kenaikan iuran sampah di Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Selasa (6/6/2023).
Solikin merasa heran dengan tersebarnya selebaran pemberitahuan iuran sampah naik, dari 10.000 (sepuluh ribu) menjadi 15.000 (lima belas ribu) rupiah.
Menurutnya, sebelum ada kenaikan iuran sampah, BUMdes Martopuro atau KSM juga Pemerintah Desa (Pemdes) harusnya menyampaikan alasan yang masuk akal, jangan langsung mengeluarkan selebaran.
“Sampaikan dulu pemasukan dan pengeluaran dari hasil sampah karena ini TPS bukan TPA. Padahal DLH tidak terlalu membebani biaya angkut dari TPS ke TPA karena sudah ada Perdanya,” kata ketua LSM Korak Indonesia.
Di katakan pria yang berdomisili di Dusun Lakmar ini, bahwa dulu KSM di pegang Hasan dan dilanjutkan Heru Handoko, KSM tidak pernah merugi, malah pendapatan selalu naik dan ada hasil bagi karyawan juga desa.
“Saya heran dengan pemegang KSM sekarang ini, yang goblok ini KSM apa BUMdes apa pemerintah Desa Martopuro..?,” tanya Solikin.
Yang saya heran kan lagi, tambah pria berkepala plontos, orang ngekost kok di kenakan biaya iuran sampah. Harusnya kan apa kata pemilik kost soal sampah.
“Heran sekali saya dengan pemerintahan Desa Martopuro sekarang. Saya berharap kepada pengurus KSM atau BUMdes pelajari dulu kalau mau bikin kebijakan. Usahakan kebijakan jangan membebani masyarakat, jangan ngawur,” harap sang aktivis asal Kota Pasuruan.
Ketua LSM Korak Indonesia berpesan kepada ketua KSM dan BUMdes serta Pemdes Martopuro, yakni jangan lupakan omongan KH. Abdurahman Wahid atau Gus Dur. “Serahkan pada ahlinya, gitu aja kok repot..!!”.
“Ingat, jangan bikin resah warga. Jangan anggap warga Martopuro goblok,” tutup Solikin.
Sementara itu ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), Niken, saat di konfirmasi terkait kenaikan iuran sampah melalui pesan singkat WhatsApp menjelaskan, kalau sosialisasi sudah berjalan dan ada jadwal masing-masing.
“Sosialisasi tertulis melalui surat edaran maupun lisan tatap muka mas dan proses berjalan,” ungkap Niken yang juga ketua Karang Taruna Desa Martopuro.
Ditanya terkait orang kost harus bayar iuran sampah, Niken menjawab biar ikut serta iuran sampah. “Tidak di bebankan ke yang punya kontrakan atau kos,” jawab ketua BUMdes Martopuro.
Hingga berita ini diterbitkan, kasak kusuk warga terkait kenaikan iuran sampah di beberapa dusun mulai rame di perbincangkan.
Warga dusun terbanyak di Kecamatan Purwosari ini berharap kepada BUMdes, KSM dan Pemdes Martopuro agar menggodok lagi kebijakan yang akan di keluarkan.
Jurnalis : Lum.
