Lumbung Berita
NEWS TICKER

Warga Warungdowo Keluhkan Dugaan Biaya PTSL Mahal

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 1:25 pm
Reporter:
Posted by: Redaksi

Ilustrasi

Pasuruan_Lumbung-berita.com
( S ) dan ( I ), warga Desa Warungdowo keluhkan kurang transparannya panitia PTSL dalam pembiayaan sertifikat, yang diduga sebesar 4.000.000.00 (Empat Juta Rupiah) tanpa adanya kwitansi.

Kepada awak media, Sabtu (09/10/2021), ( S ) menyampaikan kalau dirinya sudah sering kali melakukan pengajuan Sertifikat, tapi usahanya selalu gagal.

“Pada 2018 ada program pemerintah yaitu PTSL. Kami memiliki 44 bidang tanah di panggil atau di kumpulkan di balai Desa Warungdowo,” Kata S, di hadapan awak media.

Dijelaskan S, pertemuan di Balai Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Pasuruan tersebut untuk membahas biaya permohonan pengajuan sertifikat milik warga, dimana Desa mematok biaya sebesar Rp. 4.000.000.-00 (Empat Juta Rupiah),”Jelasnya.

Ditambahkan ( I ), ia membenarkan apa yang di sampaikan (S ), dan pembayaran di arahkan ke bendahara, biaya bisa di cicil, tapi setelah lunas tidak ada kwitansi.

“Kami sangat kecewa, sedangkan yang lain di luar 44 bidang tanah biayanya di kenakan Rp. 6500.000,-00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).” Terang ( I ).

Di ungkapkan warga tersebut, kalau pengajuan permohonan sertifikat waktu musyawarah bilangnya bisa ngurus lewat belakang.

Baca Juga : klik disini  Pembakaran Rumah, Mantan Kades Suhul Terancam Pidana

“Ternyata sertifikat jadinya melalui PTSL, itu yang membuat kecewa dan dana tersebut tidak ada rinciannya, di buat apa saja. Karena kami minta kwitansi tidak dikasih,” Tutupnya.

Sementara itu Kepala Desa Warungdowo, Muslik, yang biasa di panggil Oce saat di temui awak media di kolam pancing, menjelaskan, untuk biaya Rp. 4.000.000,-00 ( Empat Juta Rupiah ) itu tidak ada, semua rata untuk biaya pengajuan PTSL sebesar Rp.650.000,-00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

“Jadi bila ada yang bilang PTSL biaya Rp.4.000.000,-00(Empat juta rupiah) itu tidak benar,” Tegas Muslik.

Disinggung biaya tersebut di karenakan tanah Eigendom, Kepala Desa menjelaskan kalau itu bukan tanah Eigendom, itu milik warga.

“Karena di buku C desa tidak ada kalau tanah tersebut milik negara, jadi yang di katakan semua itu mengada ngada,” Tutup Ocek. (BERSAMBUNG).

Jurnalis : Zeand.

Berita Lainnya

PT.REDAKSI LUMBUNG BERITA 
error: Content is protected !!