Mahkamah Agung Inggris memutuskan definisi hukum “perempuan” dalam Undang-Undang Kesetaraan merujuk pada individu yang dilahirkan secara biologis sebagai perempuan. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Patrick Hodge, dan disetujui bulat oleh lima hakim.
Definisi Hukum “Perempuan” di Inggris
Istilah “perempuan” dan “jenis kelamin” dalam Undang-Undang Kesetaraan dimaksudkan untuk merujuk pada perempuan biologis. Hal ini berarti perempuan transgender yang memiliki Sertifikat Pengakuan Gender (GRC) tidak otomatis diakui sebagai perempuan dalam konteks hukum kesetaraan.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari Undang-Undang Kesetaraan Representasi Publik Skotlandia 2018. Undang-undang ini mensyaratkan minimal 50% perwakilan perempuan di dewan publik, termasuk perempuan transgender dengan GRC. Kelompok advokasi For Women Scotland (FWS) menggugat, berpendapat perubahan definisi “perempuan” di luar kewenangan Parlemen Skotlandia.
Putusan Mahkamah Agung dan Dampaknya
Mahkamah Agung menguatkan definisi “perempuan” sebagai perempuan biologis. Namun, pengadilan menegaskan perlindungan hukum bagi individu transgender dari diskriminasi berdasarkan “pergantian jenis kelamin”. Putusan ini menimbulkan kekhawatiran dari organisasi HAM dan komunitas LGBTQ.
Reaksi Berbagai Pihak dan Ketidakpastian Hukum
Amnesty International menyatakan keprihatinan atas potensi pelanggaran hak asasi manusia internasional. Stonewall, lembaga amal LGBTQ terkemuka di Inggris, juga menyuarakan kekhawatirannya atas implikasi luas putusan ini. Sebaliknya, FWS menyambut baik putusan tersebut, menekankan pentingnya perlindungan berdasarkan jenis kelamin biologis.
Putusan ini memicu perdebatan hukum mengenai pengakuan identitas gender di Inggris dan Skotlandia. Meskipun transgender tetap dilindungi dari diskriminasi, batasan definisi “perempuan” menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menjamin hak-hak kelompok rentan secara adil dalam sistem hukum yang kompleks. Ke depannya, diperlukan diskusi lebih lanjut untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan interpretasi hukum yang tepat. Perdebatan ini kemungkinan akan terus berlanjut, membentuk lanskap hukum dan sosial mengenai identitas gender di Inggris.
