Mitra dapur Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan dugaan penggelapan dana kepada pihak kepolisian.
Laporan tersebut diterima Polres Metro Jakarta Selatan, dengan nilai kerugian mencapai hampir Rp 1 miliar.
Dugaan Penggelapan Dana Hampir Rp 1 Miliar
Laporan polisi dibuat atas dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh pihak yayasan, berinisial MBN.
Kuitansi senilai lebih dari Rp 900 juta menjadi bukti pendukung laporan tersebut.
Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan atas kasus ini.
Proses Penyelidikan Kepolisian
Pihak kepolisian belum melakukan pemeriksaan saksi, namun akan segera memanggil pihak-pihak terkait.
Penyidik berjanji akan memanggil semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penggelapan dana ini.
Kronologi Kasus dan Perjanjian Kerja Sama
Ibu Ira, mitra dapur MBG, telah bekerja sama dengan yayasan sejak Februari hingga Maret 2025.
Ibu Ira telah menyediakan kurang lebih 65.025 porsi makanan selama periode tersebut.
Perselisihan muncul karena perbedaan harga per porsi yang disepakati dalam kontrak.
Kontrak awal menetapkan harga Rp 15.000 per porsi, namun kemudian diubah menjadi Rp 13.000.
Kuasa hukum Ibu Ira, Danna Harly, menyayangkan tindakan MBN yang tidak membayarkan hak kliennya.
Laporan polisi resmi telah terdaftar dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.
Dampak dan Langkah Ke Depan
Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi pengelolaan dana di yayasan MBG.
Kejadian ini juga menjadi perhatian bagi mitra dapur lainnya yang bekerja sama dengan yayasan serupa.
Hasil penyelidikan kepolisian nantinya diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya perjanjian kerja sama yang jelas dan transparan dalam kerjasama bisnis, terutama yang melibatkan lembaga sosial.
Dengan adanya laporan polisi dan proses penyelidikan yang sedang berjalan, diharapkan kasus ini dapat segera terselesaikan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi kunci penting dalam mencegah kasus serupa di masa mendatang.
