TNI Angkatan Darat (AD) memastikan 71 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelolanya beroperasi normal.
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menyatakan hal tersebut di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).
Operasional Dapur MBG TNI AD
Anggaran operasional dapur MBG berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Brigjen Wahyu menegaskan hingga saat ini tidak ada kendala yang dihadapi dalam operasional dapur-dapur MBG tersebut.
Dugaan Penggelapan Dana di Mitra Dapur MBG
Terdapat laporan polisi terkait dugaan penggelapan dana di salah satu mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan.
Kuasa hukum mitra dapur MBG, Danna Harly, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian atas dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.
Kronologi Perselisihan
Mitra dapur, Ibu Ira, telah bekerja sama dengan yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari hingga Maret 2025.
Perselisihan muncul karena perbedaan harga per porsi yang disepakati dalam kontrak, yakni Rp 15.000 dan kemudian diubah menjadi Rp 13.000 per porsi.
Pemotongan Dana dan Ketidakjelasan Pembayaran
Selain perbedaan harga, terdapat pemotongan tambahan sebesar Rp 2.500 per porsi dari nilai yang disepakati.
Meskipun BGN telah membayar yayasan sebesar Rp 386.500.000, Ibu Ira belum menerima pembayaran penuh dan malah dituduh kekurangan bayar.
Langkah Hukum yang Dilakukan
Ibu Ira telah melakukan somasi dan upaya penagihan kepada yayasan dan BGN, namun tidak membuahkan hasil.
Oleh karena itu, Ibu Ira memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dan melaporkan yayasan ke kepolisian atas dugaan penipuan dan/atau perbuatan curang.
Tanggapan TNI AD atas Dugaan Kasus Penggelapan
TNI AD memastikan fokus pada operasional 71 dapur MBG yang berada di area miliknya.
Kasus dugaan penggelapan dana di mitra dapur MBG di Kalibata merupakan masalah terpisah yang ditangani pihak berwajib.
Kejadian ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG, sehingga kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga. Investigasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
