Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menanggapi kekhawatiran Mardani Ali Sera dari PKS terkait pertemuan menteri dengan Presiden Jokowi. Adies menegaskan sistem pemerintahan Indonesia jelas.
Sistem Pemerintahan Indonesia: Satu Presiden
Adies Kadir menekankan bahwa Indonesia memiliki sistem presidensial. Presiden dan wakil presiden memimpin pemerintahan.
Presiden terpilih secara demokratis, yaitu Prabowo Subianto. Tidak ada istilah “matahari kembar” dalam konteks pemerintahan Indonesia. Hal ini sesuai dengan konstitusi.
Penolakan Konsep “Matahari Kembar”
Adies membantah adanya “matahari kembar” dalam pemerintahan. Indonesia hanya memiliki satu presiden, yakni Prabowo Subianto.
Ia menegaskan kembali bahwa sistem pemerintahan Indonesia jelas dan konstitusional. Tidak ada ruang untuk interpretasi “matahari kembar”.
Silaturahmi Menteri ke Jokowi: Hal Biasa
Adies meminta agar isu silaturahmi menteri ke Jokowi tidak diperdebatkan lagi. Ia menganggap hal tersebut wajar, terutama dalam konteks halal bihalal.
Para menteri sering melakukan kunjungan silaturahmi kepada mantan presiden. Ini termasuk kunjungan ke Presiden Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Megawati Soekarnoputri.
Menjaga Harmonisasi Politik
Silaturahmi antar pejabat negara dianggap sebagai hal yang lazim. Ini penting untuk menjaga hubungan baik dan harmonisasi politik.
Adies menekankan bahwa fokus pemerintahan harus pada satu presiden terpilih. Hal tersebut perlu untuk menjaga stabilitas dan konsentrasi kerja pemerintah.
Tanggapan Mardani Ali Sera dan Kesimpulan
Mardani Ali Sera sebelumnya melontarkan kekhawatiran tentang “matahari kembar”. Ia mengapresiasi silaturahmi, namun mengingatkan pentingnya menghindari potensi konflik.
Meskipun Mardani mengakui kinerja Presiden Prabowo, kekhawatirannya terhadap potensi pengaruh mantan presiden tetap muncul. Pernyataan Adies Kadir bertujuan untuk meredam kekhawatiran tersebut dan menegaskan kembali sistem pemerintahan yang berlaku. Pertemuan-pertemuan silaturahmi antar pejabat negara, meskipun melibatkan mantan presiden, tidak serta merta menciptakan dualisme kepemimpinan, selama tidak mengganggu jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
