Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan terkait kontroversi rencana bersepeda Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melintasi Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca. Ia memastikan kegiatan tersebut aman.
Kontroversi Sepeda di JLNT Casablanca
JLNT Casablanca, menurut Syafrin, dirancang untuk kendaraan roda empat. Jalan tersebut hanya memiliki dua lajur tanpa bahu jalan.
Oleh karena itu, sepeda motor dan sepeda dilarang melintas di JLNT Casablanca saat digunakan untuk kendaraan roda empat. Hal ini untuk menghindari potensi kecelakaan.
Potensi Bahaya dan Antisipasinya
Syafrin menekankan potensi bahaya senggolan antara sepeda dan mobil sangat tinggi di JLNT Casablanca jika digunakan bersamaan.
Namun, potensi bahaya tersebut dapat diantisipasi jika JLNT Casablanca ditutup untuk kendaraan umum dan hanya digunakan oleh pesepeda.
Rencana ‘SilaturahRide 2025’ dan Rutenya
Kegiatan bersepeda ‘SilaturahRide 2025’ akan berlangsung Sabtu, 19 April 2025, pukul 05.00-09.00 WIB. Rute sepanjang 39,27 km akan dimulai dari Balai Kota DKI.
Rute tersebut mencakup Bundaran HI, Simpang Susun Semanggi, Bundaran Senayan, Intiland Tower, U-Turn Karet Bivak, JLNT Casablanca, U-Turn di atas Underpass Casablanca, dan kembali ke Balai Kota DKI.
Kritik Keras dari Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia
Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia menolak keras rencana penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute bersepeda.
Mereka beralasan, hal tersebut melanggar aturan hukum dan bertentangan dengan perjuangan mereka di tahun 2021 untuk mengembalikan fungsi JLNT sesuai aturan.
Ketidaksepakatan dan Proses yang Tidak Partisipatif
B2W Indonesia menyatakan ketidaksetujuannya dengan rute yang telah ditetapkan.
Mereka merasa hanya mendengarkan paparan akhir dari Dishub DKI Jakarta, tanpa ruang untuk masukan dan partisipasi.
Ironi Pernyataan Gubernur dan Seruan B2W
B2W Indonesia menyoroti ironi pernyataan Gubernur Pramono Anung saat kampanye yang menekankan ketaatan hukum.
B2W menyerukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan kebijakan transportasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta menjadikan Jakarta kota ramah sepeda yang sesungguhnya.
Kesimpulan dan Pandangan Ke Depan
Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya dialog dan partisipasi publik dalam perencanaan kebijakan transportasi. Ke depan, diharapkan terdapat keseimbangan antara upaya promosi bersepeda dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan semua pengguna jalan.
Kejelasan regulasi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bersepeda di Jakarta.
