Kejaksaan Agung (Kejagung) Kembali Serahkan Berkas Kasus Pagar Laut Tangerang ke Polri
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengembalikan berkas perkara kasus pagar laut di perairan Tangerang kepada penyidik Bareskrim Polri untuk kedua kalinya. Pengembalian berkas ini dilakukan pada Senin, 14 April 2025.
Indikasi Korupsi dan Saran Usut Tuntas
Direktur A Jampidum Kejagung, Nanang Ibrahim Soleh, menyatakan terdapat indikasi korupsi dalam kasus ini. Kejagung menyarankan agar Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri yang menanganinya.
Nanang menjelaskan indikasi korupsi tersebut meliputi dugaan suap, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan wewenang. Semua unsur tersebut ditemukan dalam berkas perkara.
Penanganan perkara didasarkan pada asas lex specialis, di mana hukum khusus (tindak pidana korupsi) mendahulukan hukum umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UU 31/99.
Asas Lex Specialis dan Ne Bis In Idem
Asas lex specialis derogat legi generalia menjadi dasar pengembalian berkas perkara. Hukum khusus tentang korupsi mengesampingkan hukum umum lainnya.
Kasus pemalsuan dokumen dan korupsi harus diusut bersamaan, untuk menghindari pelanggaran asas ne bis in idem. Asas ini melarang penuntutan dua kali atas perkara yang sama.
Dugaan Perubahan Status Kepemilikan dan Penyalahgunaan Wewenang
Ketua Tim Peneliti Berkas Jampidum Kejagung, Sunarwan, menjelaskan adanya dugaan perubahan status kepemilikan laut yang menjadi titik krusial. Perubahan tersebut dari milik negara menjadi milik perorangan, lalu perusahaan.
Perubahan status kepemilikan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini menjadi dasar dugaan tindak pidana korupsi.
Dugaan penyalahgunaan wewenang juga ditemukan. Penyalahgunaan wewenang ini dilakukan oleh penyelenggara negara, mulai dari tingkat kepala desa hingga proses penerbitan SHGB.
Tidak Ada Kerugian Negara dari BPK, Namun Ada Pendapat Ahli
Meskipun tidak ada keterangan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kerugian negara, ada pendapat ahli yang menduga adanya kerugian negara.
Meskipun demikian, ahli yang memberikan pendapat tersebut bukan ahli korupsi. Hal ini menjadi catatan penting dalam proses penyidikan.
Tanggapan Bareskrim Polri
Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan berkas perkara telah dilengkapi dan unsur pemalsuan dokumen telah terpenuhi. Pihaknya berfokus pada pasal 263 KUHP tentang pemalsuan.
Berdasarkan pemeriksaan saksi ahli, termasuk BPK, tidak ditemukan indikasi kerugian negara dalam pengembangan kasus dokumen SHGB dan SHM di wilayah pagar laut Tangerang.
Perbedaan pandangan antara Kejagung dan Bareskrim terkait indikasi korupsi menjadi poin penting yang perlu diperhatikan dalam proses hukum selanjutnya.
Kasus pagar laut Tangerang ini masih terus berlanjut. Pengembalian berkas perkara oleh Kejagung kepada Bareskrim dengan indikasi korupsi menimbulkan dinamika baru dalam proses penegakan hukum. Perbedaan penafsiran hukum antara kedua lembaga penegak hukum tersebut perlu dikaji lebih lanjut demi memastikan keadilan ditegakkan. Perkembangan kasus ini patut untuk terus dipantau.
