Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bapak Bahra Banong, menyatakan rencana pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam waktu dekat.
Komisi II mendorong agar ASN berkompetensi di daerah dapat berkarier hingga ke pusat.
Revisi UU ASN: Membuka Jalan Karir ASN Daerah ke Pusat
RUU ASN yang telah disetujui Baleg akan segera dibahas. Salah satu poin pentingnya adalah penerapan merit system yang lebih efektif.
Sistem ini bertujuan agar ASN eselon 1 dan 2 di daerah yang kompeten dapat memiliki kesempatan berkarier di pusat.
Kendala Karir ASN Daerah Saat Ini
Peraturan saat ini membatasi karir ASN berkapasitas tinggi di daerah. Mereka sulit mendapatkan promosi jabatan ke jenjang pusat.
Revisi UU ASN diharapkan dapat mengatasi kendala ini, membuka jalur promosi berjenjang hingga ke pusat bagi ASN yang kompeten.
Menepis Isu Intervensi Presiden dan Sentralisasi
Bapak Bahra Banong menegaskan revisi UU ASN tidak akan memberikan ruang intervensi Presiden.
Proses seleksi dan promosi akan tetap berdasarkan merit system, memperhatikan kapasitas dan kompetensi ASN.
Beliau juga menepis isu sentralisasi, menekankan bahwa revisi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN demi kepentingan negara, bukan kepentingan individu.
Dampak Revisi UU ASN terhadap Peran Kepala Daerah
Revisi UU ASN diharapkan dapat mencegah intervensi kepala daerah terhadap bawahannya demi kepentingan pribadi.
ASN akan lebih terikat pada kepentingan negara, bekerja secara profesional dan tegak lurus terhadap aturan.
Dengan demikian, kepala daerah seperti Bupati tidak lagi dapat semena-mena mengintervensi dinas-dinas di bawahnya untuk kepentingan pribadi.
Pembahasan RUU ASN ini diharapkan dapat menghasilkan sistem ASN yang lebih meritokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
