Lebih dari 300 pemerintah daerah telah mengajukan proposal untuk berpartisipasi dalam program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan sekolah baru bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Pengajuan Proposal dan Pendampingan Pemerintah
Provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai wilayah di Indonesia telah mengirimkan proposal kesediaan. Proposal ini mencakup aspek legalitas lahan, kesiapan sarana dan prasarana, dan hal-hal penting lainnya.
Pemerintah daerah yang terpilih akan mendapatkan pendampingan dari berbagai kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial akan terlibat langsung.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) turut hadir dalam pembahasan proposal di Gedung Konvensi Kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada 17 April 2025.
Target dan Tahapan Pembangunan Sekolah Rakyat
Gus Ipul menjelaskan bahwa desk Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan informasi dan mendiskusikan persiapan penyelenggaraan sekolah. Hal ini dilakukan bersama perwakilan pemerintah daerah dan tim dari berbagai kementerian.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Pembangunan gedung sekolah akan ditanggung oleh pemerintah.
Pembangunan Gedung dan Rekrutmen Guru
Pembangunan gedung sekolah akan dimulai di 200 titik pada tahun ini. Lokasi pembangunan tersebar di kabupaten/kota dan provinsi.
Untuk tahun ajaran 2025/2026, pembelajaran akan memanfaatkan gedung yang sudah ada. Pembelajaran di gedung sekolah baru akan dimulai pada tahun ajaran berikutnya.
Kemendikbudristek akan mengkoordinasikan rekrutmen guru. Tersedia empat skema rekrutmen: PNS, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, dan guru yang telah mengikuti PPG (Program Profesi Guru).
Sasaran Sekolah Rakyat dan Contoh Implementasi
Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin di desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN). Mereka adalah kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, misalnya, mengusulkan lahan seluas 8 hektare di kompleks perkantoran kabupaten sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasi ini bersebelahan dengan Kantor Dinas Sosial.
Harapan dan Kesimpulan
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi simbol hadirnya negara dalam menjamin hak pendidikan anak-anak miskin. Kerja sama pemerintah daerah, kementerian, dan dunia pendidikan sangat krusial untuk keberhasilan program ini.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak yang membutuhkan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
