Gubernur Bali, Wayan Koster, menuai kontroversi setelah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih. SE ini melarang produksi dan distribusi air minum dalam kemasan (AMDK) berukuran kurang dari 1 liter.
BPKN Nilai SE Gubernur Bali Potensial Langgar Hak Konsumen
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai SE tersebut berpotensi melanggar hak konsumen. Ketua Komisi Advokasi BPKN RI, Fitrah Bukhari, menyatakan pelarangan ini mengurangi variasi produk di pasaran.
Hilangnya pilihan produk merupakan pelanggaran hak konsumen untuk memilih, sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pelarangan ini juga berdampak pada preferensi konsumen dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Konsumen harus membayar lebih mahal untuk kemasan yang lebih besar.
Dampak terhadap Pariwisata dan Ekonomi Bali
Dampaknya meluas ke sektor pariwisata. Wisatawan akan kesulitan menemukan AMDK berukuran kecil yang praktis.
Ketidaknyamanan wisatawan dapat mengurangi kunjungan dan berdampak negatif pada perekonomian Bali. Terlebih, penyebaran produk alternatif belum merata.
BPKN mendorong Pemprov Bali untuk memastikan tersedianya produk alternatif yang memadai sebelum menerapkan larangan. Hal ini penting untuk menjaga kepuasan konsumen.
Kemenperin dan DPRD Bali Kritik Kebijakan Gubernur
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai kebijakan ini merugikan iklim usaha dan pertumbuhan industri di Bali. Mereka berencana memanggil Gubernur Koster untuk membahas hal ini.
Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Rizal, menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat sebelum menerbitkan kebijakan serupa. Koordinasi yang baik akan mencegah potensi konflik.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Gede Harja Astawa, juga mengkritik kebijakan tersebut. Ia menilai larangan tersebut tidak realistis dan memberatkan masyarakat, terutama dalam konteks kegiatan adat.
Harja menyoroti kesulitan dalam upacara adat jika penggunaan AMDK berukuran kecil dilarang. Biaya akan meningkat dan prosesnya menjadi kurang efisien.
Ia juga mengingatkan agar penanganan sampah plastik tidak hanya berfokus pada larangan AMDK kecil. Perlu pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan seluruh pihak.
Perlu Pendekatan Komprehensif dalam Penanganan Sampah Plastik
Meskipun Gubernur Koster bermaksud baik mengurangi sampah plastik, pelaksanaannya perlu lebih matang dan mempertimbangkan berbagai aspek.
Larangan AMDK kecil saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan sampah plastik yang lebih luas. Diperlukan solusi terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder.
Kesimpulannya, kebijakan Gubernur Bali ini perlu ditinjau ulang agar tidak merugikan konsumen dan perekonomian Bali. Penanganan sampah plastik membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada larangan semata.
