Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, dari Fraksi Partai Demokrat, menyoroti lemahnya pengawasan di lingkungan peradilan. Kritikan pedas dilontarkannya kepada Komisi Yudisial (KY) menyusul penetapan tiga hakim sebagai tersangka kasus suap vonis bebas perkara korupsi ekspor minyak goreng.
Pengawasan Peradilan yang Lemah dan Nasib Komisi Yudisial
Hinca menyatakan pengawasan di lingkungan peradilan nyaris tidak ada. Ia bahkan menyarankan evaluasi menyeluruh terhadap KY, bahkan pembubaran jika diperlukan.
Menurutnya, jika KY tak mampu mengawasi hakim, keberadaannya perlu dipertanyakan. Kegagalan KY dalam menjalankan tugasnya perlu diakui secara jujur.
Perlu diperkuat mekanisme pengawasan terhadap hakim. Jika KY terbukti tak mampu, lembaga lain yang lebih efektif harus segera dibentuk.
Perbaikan Gaji Bukan Solusi Tunggal
Hinca mempertanyakan paradigma yang mengaitkan peningkatan gaji dan tunjangan hakim dengan pencegahan korupsi. Menurutnya, perbaikan penghasilan hanyalah salah satu faktor, bukan solusi utama.
Mentalitas dan sistem pengawasan yang lemah tetap akan membuka celah bagi praktik suap. Meskipun pendapatan hakim dinaikkan, jika peluang lolos dari hukuman lebih besar, praktik korupsi tetap akan terjadi.
Kepercayaan Publik yang Tergerus dan Peran Komisi III DPR
Kasus hakim tersangka suap ini telah membuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan berada di titik terendah. Situasi ini merupakan akumulasi dari berbagai skandal yang terjadi sebelumnya.
Hinca berharap putusan kasasi nanti dapat memulihkan kepercayaan publik. Ia khawatir putusan tersebut justru akan memperkuat asumsi buruk yang sudah ada.
Komisi III DPR dihadapkan pada pertanyaan penting terkait perlu tidaknya pengawasan terhadap pengacara dimasukkan dalam RUU Advokat. Saat ini, pengawasan pengacara berada di tangan dewan pengawas masing-masing organisasi advokat.
Pengawasan Independen yang Lebih Efektif
Hinca, yang memiliki latar belakang sebagai advokat, memahami “otonomi” yang kerap ditafsirkan sebagai kebebasan tanpa batas dalam dunia advokat. Ia mempertanyakan efektifitas pengawasan yang diserahkan sepenuhnya kepada dewan pengawas organisasi advokat.
Ia menilai pengawasan internal rawan kompromi. Banyak organisasi advokat yang tidak mampu menindak anggota yang melanggar kode etik, bahkan cenderung berlarut dalam politik internal.
DPR perlu mempertimbangkan model pengawasan independen yang lebih efektif. Hinca menekankan pentingnya integritas profesi advokat dalam penegakan hukum, bukan hanya soal “otonomi” semata.
Wacana pengawasan advokat oleh MA dianggap Hinca tidak realistis. MA sendiri saat ini tengah menghadapi berbagai skandal.
Meminta lembaga yang tengah menghadapi isu suap dan kolusi untuk mengawasi pengacara dinilai Hinca tidak masuk akal.
Kronologi Kasus Suap Vonis Lepas
Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat. Tiga hakim, panitera muda PN Jakarta Utara, dan seorang pengacara juga ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini terkait dengan vonis lepas (ontslag) pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim saat itu membebaskan terdakwa korporasi.
Tiga hakim yang terlibat adalah Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtaro, dan Djuyamto. Mereka diduga menerima suap sebesar Rp 22,5 miliar.
Para tersangka diduga melakukan konspirasi dalam memberikan vonis bebas tersebut. Mereka terlibat kerjasama dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengacara, dan Panitera Muda PN Jakarta Utara.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menuntut reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan di Indonesia. Perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas menjadi sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik.
