Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti hakim Djuyamto, tersangka kasus suap terkait putusan lepas perkara ekspor CPO. Alasannya, Djuyamto pernah memimpin sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Kasus ini melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tiga hakim lainnya. Mereka, bersama seorang panitera muda dan pengacara, ditetapkan sebagai tersangka.
Djuyamto, sebagai hakim tunggal, menolak praperadilan Hasto. Ia menyatakan permohonan praperadilan tersebut “kabur atau tidak jelas”.
PDIP Menyentil Djuyamto dan Mengklaim Hasto sebagai Tahanan Politik
Politisi PDIP, Guntur Romli, mengkritik Djuyamto dan menyebut adanya jaringan pengurusan perkara di pengadilan. Ia menyatakan hal ini jauh sebelum penangkapan Djuyamto dan Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta.
Guntur mengungkapkan kekhawatirannya terhadap integritas hakim dan pengadilan. Ia menyebut kasus Hasto sebagai kriminalisasi dan politisasi, serta menyebut Hasto sebagai tahanan politik.
Guntur juga menyoroti jumlah uang yang dituduhkan kepada Hasto (Rp 600 juta), jauh di bawah dugaan suap yang diterima Djuyamto. Ia menyindir KPK yang seharusnya menangani kasus di atas 1 miliar rupiah.
Ia berpendapat, kasus Hasto merupakan bentuk balas dendam politik. Guntur menegaskan keyakinannya bahwa kebenaran akan menang dan karma akan berlaku.
KPK Membantah Adanya Intervensi dalam Praperadilan Hasto
Jubir KPK, Tessa Mahardhika, membantah tudingan intervensi dalam praperadilan Hasto. KPK menegaskan selalu bertindak sesuai hukum dan telah mengajukan bukti sesuai prosedur.
Tessa menyatakan KPK tidak pernah mendengar adanya intervensi. Ia menambahkan, jika ada pihak yang memiliki bukti intervensi, harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
KPK mendorong pelaporan jika ada bukti intervensi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan wibawa peradilan di Indonesia.
Kesimpulan dan Implikasi Kasus
Kasus ini menimbulkan perdebatan tentang integritas peradilan dan potensi politisasi hukum. Baik PDIP maupun KPK memberikan pernyataan yang saling bertolak belakang.
Tuduhan intervensi dan kriminalisasi oleh PDIP perlu dikaji lebih lanjut. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum menjadi sangat penting dalam kasus ini.
Pernyataan tegas dari KPK untuk membantah intervensi dan seruan untuk melaporkan bukti intervensi memberikan ruang bagi penyelidikan lebih lanjut. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini.
