Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melontarkan kritik pedas terhadap Mahkamah Agung (MA) menyusul terjeratnya sejumlah hakim dan panitera dalam kasus suap terkait vonis lepas perkara korupsi ekspor bahan baku minyak goreng.
Pengawasan MA Dinilai Buruk
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai sistem pengawasan MA sangat buruk. Kasus serupa yang terjadi di Surabaya dan Jakarta Pusat menunjukkan kelemahan sistem tersebut.
Menurutnya, kasus-kasus ini membuktikan MA belum mampu mengawasi secara efisien. Kekecewaan mendalam pun ia ungkapkan.
Jebolnya Sistem di Berbagai Tingkat Peradilan
Boyamin menyoroti terjadinya kasus suap di berbagai tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya hingga PN Tipikor Jakarta Pusat. Hal ini menunjukkan adanya sistem pengawasan yang lemah.
Ia menambahkan bahwa para oknum tersebut bukan sekadar tergoda, tetapi bahkan “minta digoda” karena besarnya uang yang terlibat.
Desakan Terbuka untuk Pengawasan Komisi Yudisial (KY)
MAKI mendesak MA untuk membuka diri sepenuhnya terhadap pengawasan Komisi Yudisial (KY).
Pengawasan KY diharapkan menyeluruh, tidak hanya sebatas pada perilaku hakim, tetapi juga meliputi putusan-putusan yang diduga menyimpang.
KY sebagai Pengawas yang Independen
Boyamin menekankan pentingnya pengawasan KY yang independen dan komprehensif. Hal ini untuk memastikan keadilan dan integritas peradilan.
Menurutnya, alasan pengawasan internal saja tidak cukup. MA harus proaktif dalam memperbaiki diri dan memperkuat sistem pengawasan.
Kasus Suap Hakim dan Panitera di Jakarta Selatan
Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat.
Selain Arif Nuryanta, tiga hakim, seorang panitera muda, dan seorang pengacara juga ditetapkan sebagai tersangka.
Rincian Tersangka dan Dugaan Suap
Tiga hakim yang terlibat adalah Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtaro, dan Djuyamto. Ketiganya diduga menerima suap senilai Rp 22,5 miliar.
Mereka bersekongkol dengan Arif Nuryanta, Marcella Santoso dan Ariyanto (pengacara), serta Wahyu Gunawan (panitera muda PN Jakarta Utara) untuk meloloskan terdakwa korporasi dalam kasus ekspor bahan baku minyak goreng.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi peradilan dan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan harus terus ditingkatkan untuk memastikan keadilan ditegakkan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga. Peristiwa ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lembaga peradilan dan memperbaiki kelemahan yang ada.
