Kemensos Dukung Digitalisasi Bansos untuk Tepat Sasaran
Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mengembangkan infrastruktur digital publik bagi program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Digitalisasi dinilai krusial untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Digitalisasi Bansos: Solusi Akurasi Data dan Efisiensi Penyaluran
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya teknologi dalam penyaluran bansos. Saat ini, penyaluran bansos masih melalui Himbara dan PT Pos, namun metode ini menghadapi kendala literasi keuangan dan teknologi di kalangan penerima manfaat.
Kendala Penyaluran Bansos Konvensional
Banyak penerima bansos yang kesulitan mengakses bantuan melalui Himbara karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman teknologi atau kendala kesehatan. PT Pos pun dilibatkan untuk menjangkau rumah-rumah penerima manfaat yang tidak bisa mengambil bantuan secara mandiri.
Implementasi Teknologi yang Tepat Sasaran
Gus Ipul menegaskan perlunya memulai digitalisasi bansos, khususnya bagi masyarakat yang sudah melek teknologi. Penerima bansos yang belum familiar dengan teknologi tetap akan dibantu dengan metode konvensional.
Pendekatan Pemerintah Digital dan Infrastruktur Publik
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha, menjelaskan pendekatan pemerintah digital yang akan diterapkan. Pendekatan ini diyakini akan meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan transparansi pemerintahan.
Digital Public Infrastructure (DPI) untuk Perlinsos
DEN berencana mengadopsi DPI untuk program Perlinsos. DPI ini akan terintegrasi dengan identitas digital penerima manfaat, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data.
Komponen Utama Digital Public Infrastructure
Tiga komponen utama DPI meliputi identitas digital penerima manfaat untuk verifikasi, sistem pembayaran digital yang efisien, dan sistem pertukaran data untuk akurasi data penerima manfaat. Hal ini akan memastikan bansos tepat sasaran dan mengurangi potensi penyimpangan.
Target Peluncuran dan Tahapan Selanjutnya
Rancangan digitalisasi bansos masih dalam tahap pembahasan antara DEN, Kemensos, dan kementerian/lembaga terkait. Pemerintah menargetkan peluncuran pengembangan infrastruktur digital publik untuk Perlinsos pada Agustus 2025.
Digitalisasi bansos diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala penyaluran bantuan konvensional dan memastikan bantuan sosial sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan secara tepat dan efisien. Kerjasama antara Kemensos dan DEN dalam pengembangan infrastruktur digital publik ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada penyiapan infrastruktur yang memadai dan edukasi bagi masyarakat.
