Ketua Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa korporasi dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng, Djuyamto, kini ditetapkan sebagai tersangka.
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita sejumlah aset dari Djuyamto sebagai barang bukti.
Penggeledahan dan Barang Bukti yang Disita
Barang bukti yang disita termasuk uang tunai dalam rupiah (Rp 48.750.000) dan dolar Singapura (SGD 39.000).
Selain uang, Kejagung juga menyita sebuah cincin bermata hijau dan barang bukti elektronik.
Asal Usul Barang Bukti
Kejagung belum memastikan apakah cincin tersebut berasal dari tas yang sebelumnya dititipkan Djuyamto kepada satpam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Isi tas tersebut antara lain uang rupiah dan dolar Singapura yang disembunyikan di bawah dua ponsel.
Asal usul uang dan alasan Djuyamto menitipkan tas tersebut masih dalam penyelidikan.
Keterlibatan Djuyamto dalam Kasus Suap
Djuyamto adalah salah satu dari delapan tersangka dalam kasus suap terkait vonis lepas terdakwa korporasi kasus ekspor minyak goreng.
Ia diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar.
Peran Djuyamto dan Tersangka Lainnya
Uang suap tersebut diterima bersama Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Arif diduga meminta suap Rp 60 miliar untuk mengatur vonis lepas, yang kemudian dibagi-bagi ke majelis hakim.
Anggota majelis hakim lainnya, Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom, juga mengetahui penerimaan uang tersebut.
Ketiga hakim tersebut mengetahui tujuan uang tersebut untuk membebaskan terdakwa korporasi.
Daftar Lengkap Tersangka Kasus Suap
Berikut daftar lengkap delapan tersangka yang terlibat dalam kasus suap ini:
- Muhammad Arif Nuryanto (Ketua PN Jaksel)
- Djuyamto (Ketua Majelis Hakim)
- Agam Syarif Baharudin (Anggota Majelis Hakim)
- Ali Muhtarom (Anggota Majelis Hakim)
- Wahyu Gunawan (Panitera)
- Marcella Santoso (Pengacara)
- Ariyanto Bakri (Pengacara)
- Muhammad Syafei (Head of Social Security and License Wilmar Group)
Kasus ini menunjukkan adanya dugaan praktik korupsi yang melibatkan oknum hakim dalam proses peradilan.
Penyelidikan Kejagung diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam kasus ini.
Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
