Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komite I DPD RI sepakat memperkuat reformasi birokrasi (RB) dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kerja sama ini bertujuan menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien di seluruh Indonesia.
Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penghematan APBN
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan apresiasi atas dukungan Komite I DPD RI. Kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan RB dan manajemen ASN.
Dalam Rapat Kerja (Raker) Kamis (17/4/2025), Rini memaparkan progres reformasi birokrasi yang menunjukkan tren positif selama satu dekade terakhir.
Reformasi birokrasi telah mencegah potensi pemborosan APBN/APBD hingga Rp 121,9 triliun. Hal ini menunjukkan dampak positifnya terhadap keuangan negara.
Selain itu, reformasi birokrasi berhasil meningkatkan investasi melalui program tematik. Realisasi investasi Januari-Desember 2024 mencapai lebih dari 1,7 kuadriliun rupiah, menurut data BKPM 2025.
Angka kemiskinan nasional juga menurun berkat reformasi birokrasi. 87 persen kabupaten/kota dengan RB Tematik signifikan menunjukkan angka kemiskinan rata-rata hanya 5,16 persen, melampaui target nasional.
Program Nasional Prioritas
Ke depan, reformasi birokrasi akan difokuskan pada beberapa program nasional tematik.
Tema-tema tersebut meliputi penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya dan hilirisasi, serta percepatan prioritas Presiden. Semua ini didukung oleh transformasi digital pemerintah.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) akan memastikan keselarasan kinerja antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. SAKP juga menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional dengan efektif dan efisien.
Manajemen ASN dan Pengangkatan PPPK
Pemerintah juga mengambil berbagai kebijakan untuk menata sistem kepegawaian nasional.
Pemerintah dan Komisi II DPR RI berkomitmen menyelesaikan status kepegawaian non-ASN melalui pengangkatan PPPK.
Pengangkatan CASN 2024 dipercepat: CPNS paling lambat Juni 2025, dan PPPK paling lambat Oktober 2025.
Pengangkatan ini disesuaikan dengan kesiapan masing-masing instansi pemerintah. Hal ini memberikan kepastian hukum dan penghargaan atas kontribusi para non-ASN.
Presiden menekankan pentingnya meritokrasi dalam manajemen ASN. Pengangkatan ASN selanjutnya akan dilakukan tanpa kebijakan afirmasi, sesuai peraturan perundang-undangan.
Dukungan DPD RI
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, mengapresiasi Kementerian PANRB dan BKN atas kinerja optimalnya.
Ia mendorong peningkatan capaian positif ini melalui kolaborasi. DPD RI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk penguatan reformasi birokrasi di daerah.
Komite I DPD RI dan Kementerian PANRB berkomitmen mendorong pemerintah daerah dalam penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Tantangan tetap ada, sehingga sinergi Kementerian PANRB dengan berbagai pihak sangat penting. DPD RI siap mendukung dan mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan reformasi birokrasi.
Kesimpulannya, reformasi birokrasi dan manajemen ASN di Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan, didukung oleh kolaborasi antar lembaga dan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan efisien. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi berbagai pihak, membawa dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
