Serial televisi Preman Pensiun yang populer di bulan Ramadhan lalu, menyoroti kehidupan mantan preman yang berjuang beradaptasi dengan kehidupan normal. Kisah mereka penuh tantangan, mulai dari masalah ekonomi hingga stigma sosial.
Cerita ini merefleksikan realitas yang dihadapi mantan narapidana. Label “mantan napi” seringkali menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
Menanggapi hal ini, Kementerian HAM mengusulkan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada Kapolri. Tujuannya untuk memudahkan mantan narapidana mendapatkan pekerjaan layak.
Usulan Penghapusan SKCK: Antara Kesempatan Kedua dan Risiko Keamanan
Usulan ini disambut baik sebagian pihak, khususnya mantan narapidana yang kesulitan mencari pekerjaan. Namun, banyak kritik muncul terkait potensi peningkatan risiko kejahatan.
Tanpa SKCK, masyarakat dan perusahaan kesulitan mengakses informasi latar belakang calon pekerja. Hal ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya kejahatan berulang.
Perdebatan di Balik Dokumen Administratif
Penghapusan SKCK bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga tentang penerimaan sosial terhadap mantan narapidana. Mereka kerap menghadapi hambatan sistemik dan stigma sosial.
Teori Labelling oleh Edwin M. Lemert menjelaskan bagaimana label sosial dapat membentuk perilaku seseorang. Label “kriminal” dapat membuat seseorang terjebak dalam siklus kejahatan.
Dampak Sosial dan Psikologis Label Kriminal
Label negatif yang melekat dapat membuat individu melihat dirinya sesuai dengan cap tersebut. Ini membuat mereka sulit keluar dari siklus kejahatan.
Preman Pensiun menggambarkan hal ini dengan baik melalui tokoh Saep yang kembali menjadi pencopet, dan tokoh lain yang berjuang mencari pekerjaan layak. Tantangan mereka sangat nyata.
Mencari Keseimbangan: Antara Kesempatan Kedua dan Keamanan Masyarakat
Mantan narapidana seringkali menghadapi dilema: memilih hidup jujur atau kembali ke jalan lama. Kurangnya kesempatan kerja dan stigma sosial memperburuk situasi.
SKCK seringkali menjadi penghalang utama mereka mendapatkan pekerjaan. Padahal, pekerjaan sangat penting, tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga untuk rehabilitasi sosial.
Kebijakan yang Lebih Komprehensif
Penghapusan SKCK bisa menjadi angin segar, mempermudah akses kerja bagi mantan narapidana dan mengurangi angka pengangguran. Namun, perlu diimbangi dengan langkah lain.
Kritik muncul terkait hilangnya akses informasi latar belakang calon pekerja bagi perusahaan. Maka diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif.
Solusi yang Lebih Holistik
Reformasi penerbitan SKCK, bukan penghapusan total, diperlukan. SKCK tetap penting untuk kasus kejahatan berat, sementara catatan kriminal lainnya dapat dihapus setelah beberapa tahun tanpa pelanggaran baru.
Pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan mantan narapidana juga penting. Edukasi masyarakat untuk menerima mantan narapidana juga krusial.
Perubahan seseorang membutuhkan dukungan sosial dan kebijakan yang memberikan kesempatan kedua. Kita perlu menciptakan masyarakat inklusif yang memungkinkan setiap orang memperbaiki diri. Penghapusan SKCK bukanlah solusi tunggal, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan pendukung lainnya demi menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak.
Oki Kurniawan, mahasiswa Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana UGM
