Sepuluh warga negara Indonesia mengakui kesalahan mereka atas penangkapan ikan ilegal di perairan Australia. Pengakuan ini terungkap dalam dua kasus terpisah di Pengadilan Negeri Darwin pada akhir April 2025. Kedua kasus ini menyorot masalah persisten penangkapan ikan ilegal oleh nelayan Indonesia di wilayah perairan Australia.
Kasus pertama melibatkan penangkapan sebuah kapal ikan Indonesia pada 3 April 2025 di dekat Pelabuhan Parry, Australia Barat. Pihak berwenang Australia menyita ratusan kilogram teripang, garam, dan peralatan penangkapan ikan. Kapal tersebut kemudian disita dan dihancurkan sesuai hukum Australia.
Penangkapan di Pelabuhan Parry dan Hukumannya
Dalam kasus penangkapan di Pelabuhan Parry, nahkoda kapal dijatuhi hukuman penjara 27 hari. Hukuman ini dihitung sejak penangkapan.
Sementara itu, para kru kapal lainnya dibebaskan dengan masa percobaan dan denda. Mereka dikenakan denda sebesar $1.000 jika melanggar ketentuan selama masa percobaan dua tahun.
Penangkapan Kedua di Pelabuhan Essington
Kasus kedua terjadi pada 10 April 2025, di dekat Pelabuhan Essington, Northern Territory. Otoritas Australia kembali menangkap sebuah kapal ikan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan ilegal.
Barang bukti yang disita meliputi ratusan kilogram teripang dan garam, serta peralatan penangkapan ikan. Sama seperti kasus sebelumnya, kapal tersebut disita dan dihancurkan.
Semua nelayan yang terlibat dalam kasus ini didakwa melanggar Undang-Undang Pengelolaan Perikanan Australia tahun 1991.
Hukuman dan Deportasi
Nahkoda kapal dalam kasus kedua dijatuhi hukuman penjara 21 hari, dihitung mundur sejak penangkapan, dan denda $1.000 dengan masa percobaan dua tahun.
Dua awak kapal lainnya dibebaskan dengan jaminan $1.000, sementara dua lainnya dengan jaminan $500, keduanya dengan masa percobaan dua tahun.
Australian Border Force (ABF) menyatakan semua nelayan akan dideportasi ke Indonesia.
Kasus-kasus ini menambah daftar panjang nelayan Indonesia yang tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Australia. Sejak Juli 2024, tercatat 176 nelayan Indonesia telah diadili di Pengadilan Negeri Darwin.
Kejadian ini menyoroti pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam menegakkan hukum dan melindungi sumber daya laut. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat di kedua negara diperlukan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal di masa mendatang.
Perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada nelayan Indonesia mengenai peraturan perikanan internasional dan batas wilayah perairan. Hal ini untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan melindungi keberlangsungan ekosistem laut.
