Program insentif pemerintah Rusia yang memberikan uang tunai kepada mahasiswi dan siswi hamil telah menimbulkan kontroversi. Kritik muncul karena dikhawatirkan skema ini justru memicu peningkatan angka kehamilan remaja di tengah penurunan drastis angka kelahiran di negara tersebut.
Sejak Januari 2025, program ini telah diterapkan di 27 wilayah Rusia. Mahasiswi di bawah usia 25 tahun berhak mendapatkan insentif ini, dengan jumlah yang bervariasi, rata-rata sekitar Rp20 juta.
Insentif Hamil: Kontroversi di Rusia
Kementerian Tenaga Kerja Rusia memperluas program ini pada Februari 2025, mencakup siswi hamil sebagai bagian dari upaya meningkatkan angka kelahiran.
Tiga wilayah, Oryol, Bryansk, dan Kemerovo, bahkan menerapkan program ini tanpa batasan usia minimal. Hal ini memicu kontroversi karena usia persetujuan seksual di Rusia adalah 16 tahun.
Kritik dan Pembelaan
Anggota Duma (parlemen) Rusia, Ksenia Goryacheva, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut kehamilan di usia remaja sebagai tragedi, bukan heroisme, dan memperingatkan agar tidak memanfaatkan anak-anak untuk memperbaiki statistik demografi.
Sebaliknya, anggota Duma Nina Ostanina berpendapat program ini sebagai propaganda melawan kelahiran dini, selaras dengan nilai-nilai tradisional Rusia.
Gubernur Oryol, Andrey Klychkov, menyebut program tersebut sebagai dukungan terukur bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi. Ia juga menegaskan program ini disetujui di tingkat federal.
Ancaman Demografi
Tahun lalu, Rusia mencatat angka kelahiran terendah dalam 25 tahun terakhir, hanya 1,2 juta bayi. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut angka ini sangat rendah dan merupakan bencana bagi masa depan bangsa.
Rosstat, badan statistik Rusia, memprediksi penurunan populasi menjadi 139 juta pada 2046, dari 146 juta pada awal 2023. Meningkatkan angka kelahiran telah menjadi tujuan prioritas Presiden Putin.
Seruan untuk perempuan memulai keluarga lebih awal juga meningkat. Seorang profesor dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia bahkan menyatakan pengalaman seksual pertama gadis Rusia seharusnya “berakhir dengan kehamilan dan persalinan yang sukses”, meskipun kemudian ia mengklarifikasi pernyataan tersebut.
Dampak dan Program Pendukung
Meskipun program insentif telah berjalan, jumlah penerima masih sedikit. BBC Rusia mencatat 66 siswi hamil menerima pembayaran antara Rp20 juta hingga Rp30 juta sejak Januari 2025.
Menteri Tenaga Kerja Anton Kotyakov menegaskan pembayaran tersebut bukan untuk mendorong kelahiran dini, melainkan untuk mendukung ibu muda dalam kesulitan. Ia menekankan dukungan negara diberikan kepada semua ibu yang membutuhkannya, tanpa memandang usia.
Program ini melengkapi program “modal persalinan” yang sudah ada sejak 2007. Program ini memberikan pembayaran kepada keluarga untuk anak pertama dan kedua, masing-masing sekitar Rp140 juta dan Rp45 juta.
Tren Global dan Perspektif Ahli
Penurunan angka kelahiran dan penundaan usia pernikahan merupakan tren global, terutama di negara maju. Di Rusia, penurunan drastis terjadi pada 1990-an akibat kekacauan ekonomi dan politik pasca-Soviet.
Meskipun meningkat setelah tahun 2000, angka kelahiran kembali menurun sejak 2016. Tingkat kesuburan Rusia sekitar 1,4 anak per perempuan, masih di bawah angka ideal 2,1 yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi.
Beberapa pengamat mengaitkan penurunan ini dengan perang di Ukraina, ketidakpastian ekonomi, dan banyaknya pria Rusia yang dikerahkan atau meninggalkan negara tersebut.
Para ahli demografi meragukan keberhasilan jangka panjang program insentif ini. Mereka menilai dampaknya hanya sementara, dan keamanan finansial lebih luas berperan penting dalam keputusan memiliki anak.
Alexey Raksha, demografer independen Rusia, dan John Ermisch, profesor emeritus demografi keluarga di Universitas Oxford, sepakat bahwa stabilitas ekonomi sangat krusial. Tanpa itu, insentif finansial saja tidak cukup untuk meningkatkan angka kelahiran secara signifikan.
Kesimpulannya, program insentif pemerintah Rusia untuk meningkatkan angka kelahiran, meskipun menuai kontroversi, mencerminkan tantangan demografis yang kompleks. Keberhasilan program ini masih dipertanyakan, mengingat faktor-faktor ekonomi dan sosial yang lebih luas juga berperan penting dalam keputusan perempuan untuk memiliki anak.
