Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, membatalkan rencananya untuk mengundurkan diri. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk tetap memimpin lembaga tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keputusan mengenai mundur atau tidaknya seorang pembantu presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden. Hal ini sesuai dengan hak prerogatif presiden dalam menentukan siapa yang akan membantunya dalam pemerintahan.
Penarikan Mundur Hasan Nasbi dan Hak Prerogatif Presiden
Puan Maharani memberikan pernyataan resmi terkait batalnya pengunduran diri Hasan Nasbi. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut merupakan hak penuh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk memilih dan menentukan siapa saja yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini termasuk keputusan untuk menerima atau menolak pengunduran diri pejabat.
Perbaikan di PCO dan Koordinasi dengan Mensesneg
Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memintanya untuk memperbaiki beberapa hal yang kurang baik di masa lalu. Ia tidak merinci secara detail apa saja yang perlu diperbaiki.
Hasan Nasbi memastikan bahwa tugasnya sebagai Kepala PCO tidak akan tumpang tindih dengan tugas Juru Bicara Presiden dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Mensesneg memiliki wewenang lebih luas dalam hal berbicara terkait pemerintahan.
PCO menjalankan tugasnya sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2024. Tugas utama PCO adalah mengkomunikasikan informasi strategis terkait program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Kritik terhadap Pola Komunikasi Publik dan Pernyataan Hasan Nasbi
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mengkritik pola komunikasi publik Istana. Ia menilai ada masalah serius dalam tim komunikasi setelah kontroversi pernyataan Hasan Nasbi.
Pernyataan Hasan Nasbi yang merespon pengiriman kepala babi ke kantor Tempo dinilai tidak empatik dan tidak profesional. Syamsu Rizal menekankan pentingnya seorang juru bicara untuk menyampaikan pernyataan yang bijak dan mempertimbangkan konteks.
Seorang juru bicara harus memahami bahwa ia mewakili negara, bukan dirinya sendiri. Pernyataan resmi haruslah matang dan tidak diwarnai sentimen pribadi.
Dalam kasus pengiriman kepala babi, seharusnya juru bicara menyampaikan pernyataan yang fokus pada ancaman terhadap media, bukan hal lain yang mengalihkan fokus utama dari masalah tersebut. Ini merupakan kesalahan komunikasi yang sangat dasar.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap strategi komunikasi publik Istana. Kemampuan beradaptasi dengan cepat dalam menyampaikan informasi yang akurat dan empatik sangat penting, terutama dalam menghadapi situasi krisis. Ke depannya, diharapkan pemerintah mampu meningkatkan kualitas komunikasi publik agar lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial politik yang terjadi.
