Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI berkomitmen memperkuat penindakan terhadap anggota militer yang bermasalah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menghindari persepsi negatif ‘no viral no justice’.
Komandan Puspom TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan setiap kasus. Tujuannya, agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja POM TNI semakin meningkat.
Penguatan Penindakan dan Transparansi POM TNI
Mayjen Yusri menyampaikan bahwa POM TNI tidak akan menutup-nutupi kasus yang terjadi. Semua proses akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Yusri di Kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025). Pesan ini juga disampaikan Panglima TNI melalui Kasum TNI kepada jajarannya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) POM TNI 2025.
Rakornis POM TNI 2025 bertema ‘Polisi Militer TNI Profesional dan Responsif dalam Menegakkan Hukum dan Tata Tertib di Lingkungan TNI Menuju TNI Prima dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju’. Salah satu fokus utama Rakornis adalah evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2024.
Fokus Penanganan Kasus dan Peningkatan Koordinasi
POM TNI akan fokus pada operasi penegakkan ketertiban dan yustisi, serta penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oknum militer. Tujuannya untuk mewujudkan militer yang prima dan mendukung Indonesia Maju.
Operasi tersebut meliputi penanganan berbagai kasus, termasuk penembakan di rest area, kejadian di Kalimantan, dan Lampung. Semua kasus tersebut telah ditangani dengan cepat dan tuntas.
Pentingnya Koordinasi Antar Lembaga
Ke depan, POM TNI akan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Ini termasuk dengan media, Propam Polri, dan Kejaksaan.
Koordinasi yang baik akan memastikan penanganan kasus yang efektif dan terintegrasi. Hal ini juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di lingkungan TNI.
Apresiasi atas Kinerja Dansatpom dan Harapan untuk Masa Depan
Mayjen Yusri menyampaikan apresiasi kepada Dansatpom di tiap matra (darat, laut, udara) atas kecepatan tanggapan terhadap kasus yang melibatkan oknum prajurit.
Kerja sama yang baik antar matra dalam penanganan kasus merupakan kunci keberhasilan. Komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak akan terus ditingkatkan.
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus oleh POM TNI diharapkan dapat meminimalisir persepsi ‘no viral no justice’ di masyarakat. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap TNI akan semakin meningkat dan mendukung terwujudnya Indonesia Maju.
