Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mendesak Istana untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi komunikasi publiknya. Desakan ini muncul menyusul batalnya pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
Syamsu Rizal menilai, keputusan seorang pejabat setingkat Kepala PCO yang sempat menyatakan mundur, tidak bisa dianggap sepele. Hal ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam mekanisme komunikasi di lingkungan Istana.
Minta Istana Lakukan Evaluasi Pola Komunikasi Publik
Pernyataan Hasan Nasbi terkait pengiriman kepala babi ke kantor Tempo menjadi sorotan utama. Tanggapan Nasbi yang dinilai kurang empati, justru memicu kontroversi.
Syamsu Rizal menekankan, seorang juru bicara Istana harusnya mampu bersikap bijak dan profesional dalam menghadapi situasi sensitif seperti ini. Komentar meminta kepala babi dimasak dinilai tidak mencerminkan profesionalisme seorang juru bicara kepresidenan.
Ia menambahkan, juru bicara mewakili negara, bukan kepentingan pribadi. Pernyataan resmi haruslah matang dan terhindar dari sentimen pribadi.
Dalam kasus pengiriman kepala babi, seharusnya jubir fokus pada ancaman terhadap media, bukan pada hal-hal yang tidak relevan.
Menurut Syamsu Rizal, ini merupakan masalah komunikasi yang sangat mendasar. Seorang jubir Istana seharusnya terlatih dan paham cara menghadapi media.
Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi publik di lingkungan Istana sangat diperlukan. Tujuannya agar ke depannya tidak terjadi lagi kontroversi akibat pernyataan yang kurang tepat.
Syamsu Rizal juga mendorong pemerintah untuk membangun sistem komunikasi terpadu dan profesional. Termasuk di dalamnya pembentukan tim juru bicara yang solid dan terlatih.
Ia menyoroti pentingnya sinyal persetujuan sebelum pernyataan resmi disampaikan ke publik. Ketidakkonsistenan pola komunikasi publik selama ini membingungkan masyarakat.
Kasus ini, bukan hanya soal Hasan Nasbi atau TNI, tapi juga tentang bagaimana negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Komunikasi yang lemah dapat mengikis kepercayaan publik.
Klarifikasi Hasan Nasbi: Bukan Ekspresi Kemarahan
Hasan Nasbi menegaskan tidak ada masalah pribadi dengan pihak Istana terkait pengunduran dirinya. Ia menyatakan mundur karena masalah yang tidak bisa diatasi.
Namun, penjelasannya menekankan bahwa keputusannya bukanlah ekspresi kemarahan atau konflik pribadi. Hubungannya dengan pihak Istana tetap baik.
Hasan Nasbi tidak merinci masalah yang dimaksud. Namun, ia menyebutkan bahwa Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab) akan membantunya.
Ia optimistis ke depannya akan lebih baik. Ia memilih untuk tidak merinci lebih lanjut.
Perintah Presiden Prabowo: Tetap Menjabat Kepala PCO
Hasan Nasbi mengakui telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto setelah mengumumkan niatnya mundur. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta Hasan Nasbi tetap memimpin PCO.
Karena loyalitasnya kepada Presiden Prabowo, Hasan Nasbi pun menurut perintah tersebut. Ia menyadari posisinya sebagai anggota kabinet.
Kepatuhannya kepada Presiden Prabowo dilihat sebagai wujud loyalitas. Baginya, mematuhi perintah atasan adalah hal yang wajar dan selayaknya dilakukan.
Secara keseluruhan, kasus ini menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem komunikasi pemerintah. Kepercayaan publik sangat bergantung pada transparansi dan efektifitas komunikasi. Ke depan, diharapkan pemerintah dapat membangun sistem komunikasi yang lebih terpadu, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
