Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, memastikan ketersediaan anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wamendagri setelah memimpin rapat koordinasi PSU di Swiss-Belhotel Merauke pada Senin, 19 Mei 2025.
Kepastian anggaran ini menjadi angin segar bagi kelancaran pelaksanaan PSU. Wamendagri menekankan pentingnya tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait dalam mensukseskan PSU tersebut.
1. PSU: Tanggung Jawab Bersama Seluruh Pemangku Kepentingan
Ribka Haluk menegaskan bahwa pelaksanaan PSU di Boven Digoel merupakan tanggung jawab bersama. Keterlibatan aktif dari pemerintah provinsi, kabupaten, KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri sangat krusial.
Semua pihak harus mengawal proses PSU agar berjalan lancar dan sesuai aturan. Hal ini bertujuan untuk memastikan suksesnya pelaksanaan PSU dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
2. Integritas dan Transparansi: Kunci Sukses PSU Boven Digoel
Wamendagri menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap tahapan PSU. Proses ini diharapkan menjadi pembelajaran berharga untuk masa depan.
Ribka berharap, komitmen bersama dalam rapat koordinasi dapat mencegah terjadinya PSU di pemilihan selanjutnya. Keputusan-keputusan yang disepakati harus dijalankan dengan konsisten oleh seluruh pihak.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengamini hal tersebut. Semua keputusan dalam rapat yang dipimpin langsung Wamendagri bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.
Apolo juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Wamendagri. Kehadiran Ribka Haluk dinilai sangat penting untuk memberikan kepastian anggaran PSU.
3. Anggaran PSU Boven Digoel Mencapai Rp30 Miliar
Rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan alokasi anggaran PSU sebesar Rp30 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Boven Digoel dan APBD Provinsi Papua Selatan.
Alokasi anggaran tersebut akan disalurkan kepada KPU dan Bawaslu Boven Digoel, serta TNI dan Polri untuk mendukung keamanan dan kelancaran PSU.
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan turut hadir dalam rapat tersebut. Kehadiran mereka menandakan komitmen bersama dalam mensukseskan PSU.
Dengan ketersediaan anggaran dan komitmen dari berbagai pihak, pelaksanaan PSU di Kabupaten Boven Digoel diharapkan berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan PSU ini akan menjadi contoh bagi penyelenggaraan pemilu di daerah lain ke depannya, menunjukkan pentingnya koordinasi dan pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan proses pemilu.
