Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), sebuah koalisi yang terdiri dari sejarawan, aktivis, dan arkeolog, menolak keras rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah Indonesia. Mereka menganggap proyek ini sebagai upaya untuk merekayasa masa lalu dan mengontrol narasi sejarah nasional. Penolakan ini disampaikan secara resmi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI pada Senin, 19 Mei 2025.
AKSI menegaskan penolakan mereka melalui manifesto yang dibacakan Ketua AKSI, Marzuki Darusman. Manifesto ini merinci lima poin penting yang mendasari penolakan tersebut. Mereka khawatir interpretasi tunggal sejarah akan membatasi kebebasan berpikir dan memonopoli kebenaran sejarah bangsa.
Penolakan Keras AKSI terhadap Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
AKSI menilai rencana Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah Indonesia sebagai upaya rekayasa masa lalu dengan tafsir tunggal. Mereka melihatnya sebagai manipulasi sejarah untuk kepentingan politik tertentu.
Pemerintah dituduh berusaha mengontrol pemikiran publik dan memonopoli kebenaran sejarah. Hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Lima Poin Utama Penolakan AKSI
Manifesto AKSI secara detail menguraikan lima poin utama penolakan mereka. Poin pertama menekankan bahwa rencana penulisan ulang sejarah merupakan upaya rekayasa masa lalu dengan tafsir tunggal, bertujuan menegakkan rekonstruksi sejarah tertentu demi kepentingan pemerintah.
Poin kedua menyatakan bahwa dengan mengendalikan narasi sejarah, pemerintah berusaha mengontrol pemikiran dan pendapat masyarakat agar sesuai dengan visi mereka.
Poin ketiga mengkritik pendekatan pemerintah yang otoriter dan cenderung totaliter dalam mengendalikan narasi sejarah.
Poin keempat menyebut proyek penulisan ulang sejarah sebagai sejarah buatan yang mengabaikan perspektif rakyat dan mengkhianati prinsip kerakyatan.
Poin kelima menyoroti bahaya penggelapan sejarah dan mendesak penghentian proyek tersebut demi menjaga integritas dan kebenaran sejarah Indonesia.
Ancaman terhadap Kebebasan Akademik dan Demokrasi
AKSI khawatir penulisan ulang sejarah dengan tafsir tunggal akan membatasi kebebasan akademik dan demokrasi. Interpretasi sejarah yang beragam dan pluralistik sangat penting untuk memahami masa lalu secara komprehensif dan objektif.
Proyek ini dikhawatirkan akan menghasilkan narasi sejarah yang bias dan tidak mencerminkan kompleksitas sejarah Indonesia yang sebenarnya. AKSI menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi berbagai pihak dalam penulisan sejarah.
Penggunaan sejarah sebagai alat politik telah banyak terjadi di berbagai negara, seringkali berujung pada distorsi fakta dan penindasan kelompok tertentu. AKSI berharap pemerintah akan mempertimbangkan kembali rencana ini dan melibatkan para ahli sejarah secara lebih independen dalam upaya memahami dan mendokumentasikan sejarah bangsa. Perdebatan yang terbuka dan ilmiah jauh lebih penting daripada sebuah narasi tunggal yang dikontrol oleh pemerintah. Dengan demikian, perjuangan AKSI ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang masa depan demokrasi di Indonesia.
