Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar Jumat, 16 Mei 2025, diwarnai insiden walk out Fraksi PDI Perjuangan. Ketegangan memuncak saat sidang bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berlangsung di Gedung DPRD, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dianggap meremehkan peran legislatif.
Pernyataan kontroversial Gubernur Dedi yang menjadi pemicu walk out disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, 7 Mei 2025. Pernyataan tersebut dinilai menyiratkan bahwa rapat antara eksekutif dan legislatif tidak lagi diperlukan. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari DPRD Jabar, khususnya Fraksi PDI Perjuangan.
Walk Out Fraksi PDI Perjuangan: Protes atas Pernyataan Meremehkan Legislatif
Fraksi PDI Perjuangan secara kolektif meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk penolakan atas pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi. Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona, menjelaskan walk out bukan hanya untuk membela fraksi, tetapi juga untuk menjaga wibawa institusi DPRD.
Pernyataan Gubernur Dedi yang menyebut rapat dengan DPRD tidak lagi diperlukan, baik saat bersama APDESI maupun Musrenbang Cirebon, menjadi sorotan utama. Sikap ini dianggap meremehkan peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Ketidakhadiran Gubernur Dedi pada rapat paripurna semakin menambah kekecewaan. Ia mendelegasikan Wakil Gubernur Erwan Setiawan dan beberapa pejabat Pemprov Jabar. Sidang paripurna yang mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda) pun berjalan tanpa kehadiran pemimpin eksekutif.
Tanggapan Pihak-Pihak Terkait: Dari DPRD hingga Gubernur
Doni Maradona menekankan pentingnya etika komunikasi dalam pemerintahan, khususnya bagi kepala daerah. Ia menegaskan hubungan legislatif dan eksekutif harus saling melengkapi, bukan saling meniadakan.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PDI Perjuangan berencana mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Dedi. Mereka menilai DPRD memiliki peran vital sebagai wakil rakyat dan tak boleh diperlakukan semena-mena.
Gubernur Dedi Mulyadi menanggapi aksi walk out dengan menyatakan menghormati setiap ekspresi politik. Ia melihat walk out sebagai hak demokratis setiap individu maupun kelompok politik.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, berupaya meredakan ketegangan. Ia menyebut insiden walk out sebagai dinamika demokrasi yang wajar. Ia juga akan segera berkomunikasi dengan Fraksi PDI Perjuangan untuk menyelesaikan kesalahpahaman.
Mencari Titik Temu: Komunikasi dan Harmoni Antar Lembaga
Buky Wibawa mengingatkan agar anggota dewan tidak langsung bereaksi negatif terhadap kebijakan gubernur. Eksekutif juga membutuhkan ruang untuk menjalankan program prioritas.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antar lembaga. Kerja sama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berpihak pada rakyat.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antar lembaga negara. Perbedaan pendapat dan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun penting untuk diselesaikan melalui jalur komunikasi yang tepat dan konstruktif. Semoga insiden ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerja sama antara legislatif dan eksekutif di Jawa Barat demi kemajuan masyarakat.
