Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Majalengka pada Jumat, 16 Mei 2025, menyoroti pentingnya upaya pencegahan yang lebih serius. Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PAN, Rona Firmansyah, menekankan perlunya langkah proaktif untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang. Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan bangunan di bantaran sungai.
Pendataan Bangunan di Bantaran Sungai: Kunci Pencegahan Banjir Majalengka
Rona Firmansyah menyampaikan ajakannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majalengka. RDP tersebut digelar sebagai respon atas bencana banjir yang baru saja terjadi.
Ia menegaskan pentingnya data yang akurat mengenai bangunan-bangunan di sepanjang bantaran sungai. Data tersebut akan menjadi acuan utama dalam proses normalisasi sungai.
Penting untuk mengetahui status legalitas bangunan-bangunan tersebut. Bangunan-bangunan tanpa izin harus ditertibkan agar normalisasi sungai dapat berjalan efektif.
Proses pendataan tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Kerja sama antar berbagai pihak sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini.
Koordinasi Lintas Sektor: Solusi Menyeluruh dan Berkelanjutan
Rona mendorong koordinasi lintas sektoral dalam upaya pendataan dan normalisasi sungai. Pihak-pihak yang terlibat meliputi pemerintah daerah, kecamatan, hingga tokoh masyarakat.
Dengan keterlibatan semua pihak, solusi yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan.
Selain BPBD, instansi lain seperti BBWS, Dinas PUTR, dan PSDA juga berperan penting. Bahkan, peran RT dan RW setempat juga krusial dalam memastikan keberhasilan program.
Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan akan tercipta solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan banjir. Inisiatif ini menuntut komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat.
Keterbatasan Anggaran dan Tantangan Perubahan Iklim
Rona juga menyoroti keterbatasan anggaran BPBD Majalengka. Anggaran sekitar Rp 5 miliar dinilai tidak memadai untuk menangani masalah banjir secara menyeluruh.
Sebagian besar anggaran telah terpakai untuk operasional dan gaji pegawai. Hal ini menjadi kendala serius dalam upaya penanggulangan banjir.
Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan banjir yang melibatkan berbagai pihak. Dengan begitu, beban tidak hanya dipikul oleh BPBD semata.
Perubahan iklim yang menyebabkan musim hujan tak menentu semakin memperparah situasi. Langkah tegas dan terukur menjadi semakin mendesak.
Penertiban bangunan liar yang menyempitkan aliran sungai menjadi langkah penting. Ini bukan hanya masalah teknis, melainkan juga kebijakan pemerintah.
Normalisasi sungai membutuhkan keberanian pemerintah untuk menertibkan bangunan liar. Langkah berani ini merupakan kunci keberhasilan dalam mencegah banjir di masa depan.
Langkah-langkah yang telah diusulkan oleh Rona Firmansyah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pencegahan banjir di Kabupaten Majalengka. Kerja sama dan kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif dan berkelanjutan. Semoga langkah-langkah ini dapat segera diimplementasikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Majalengka.
