Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Safari Keagamaan Antikorupsi di Kabupaten Majalengka pada Selasa, 20 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif untuk mewujudkan Majalengka yang bersih dari korupsi. Acara penting ini melibatkan berbagai tokoh agama dan pendidik di lingkungan Kementerian Agama.
Para peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama, pemuka agama, pendidik keagamaan, penyuluh agama, hingga para penghulu. Keikutsertaan mereka menunjukkan komitmen bersama untuk memberantas korupsi.
Safari Antikorupsi: Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Agama
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Drs. H. Ajam Mustajam, M.Si., menekankan pentingnya pembekalan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan Kementerian Agama. Beliau berharap kegiatan ini dapat mencegah berbagai bentuk korupsi.
Praktik suap, penyalahgunaan bantuan operasional sekolah (BOS), manipulasi anggaran, dan gratifikasi menjadi fokus utama pencegahan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam membangun integritas di sektor pendidikan dan pelayanan keagamaan.
Ajam Mustajam menambahkan, pendidikan antikorupsi akan memperkuat kesadaran moral dan hukum para pelayan publik. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan.
Peran Tokoh Agama dalam Membangun Budaya Antikorupsi
Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Beliau menyampaikan bahwa Safari Keagamaan Antikorupsi merupakan bagian dari program edukasi dan pencegahan korupsi.
Ibnu Basuki Widodo juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat, khususnya para tokoh agama, dalam upaya pencegahan korupsi. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum tepat untuk membangkitkan semangat melawan korupsi.
Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merugikan negara dan rakyat. Dampak sistemiknya meliputi kemiskinan dan ketimpangan.
Pendidikan Antikorupsi: Strategi Jangka Panjang untuk Majalengka yang Bersih
Pendidikan antikorupsi harus dimulai dari lingkungan kerja dan institusi pendidikan. Hal ini penting untuk menanamkan pemahaman kuat mengenai integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas.
Ibnu Basuki Widodo juga menekankan pentingnya pengawasan dan pencegahan korupsi sejak dini. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Kolaborasi antara KPK dan Kementerian Agama menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat budaya antikorupsi. Pendekatan keagamaan dan edukatif dipilih untuk menjangkau masyarakat secara efektif.
Kegiatan Safari Keagamaan Antikorupsi di Majalengka ini menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan multi-sektoral dapat diterapkan dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Semoga inisiatif ini dapat menginspirasi daerah lain untuk menerapkan strategi serupa dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
