Polemik penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, semakin memanas. Kekhawatiran atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan di kawasan surga biodiversitas ini mendorong berbagai pihak untuk bersuara. Senator Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Keprihatinan ini bukan tanpa alasan. Raja Ampat, dengan kekayaan alam bawah lautnya yang luar biasa, terancam oleh aktivitas pertambangan yang dinilai mengancam kelestarian lingkungannya.
Desakan Senator Papua Barat Daya kepada Presiden
Paul Finsen Mayor, Anggota DPD RI perwakilan Papua Barat Daya, secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas terhadap polemik penambangan nikel di Raja Ampat. Ia meminta Presiden untuk turun langsung meninjau dan menyelesaikan masalah ini.
Menurut Senator Mayor, Pemerintah Pusat perlu bertanggung jawab atas izin pertambangan yang telah diberikan. Ia menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan kekayaan hayati Raja Ampat.
Dilema Pemerintah Daerah dan UU Minerba
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berada dalam posisi dilematis. Keduanya kesulitan melakukan intervensi terhadap aktivitas pertambangan yang dianggap merusak lingkungan.
Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang memberikan kewenangan pemberian izin pertambangan kepada Pemerintah Pusat. Senator Mayor menilai, Pemerintah Pusat tak boleh lepas tangan.
Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Izin Pertambangan
Undang-Undang Minerba secara jelas menempatkan kewenangan pemberian izin pertambangan di tangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dinilai bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan tersebut.
Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkab Raja Ampat, hanya dapat berperan terbatas dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
Pelanggaran UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Senator Mayor juga menyoroti pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini, menurutnya, tidak mengizinkan eksplorasi tambang di pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat.
Prioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil tersebut, menurut UU tersebut, adalah untuk pariwisata, konservasi, budidaya laut, dan penelitian. Aktivitas pertambangan nikel jelas bertentangan dengan hal tersebut.
Keunikan dan Pentingnya Konservasi Raja Ampat
Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dan diakui dunia. Statusnya sebagai Global Geopark UNESCO menunjukkan betapa pentingnya kawasan ini untuk dilindungi.
Aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem laut Raja Ampat merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata di kawasan tersebut. Kehilangannya akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia dan dunia.
Sebagai langkah awal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT GAG Nikel di Raja Ampat untuk melakukan verifikasi lapangan. Namun, desakan Senator Mayor dan pihak-pihak terkait lainnya agar Presiden turun tangan langsung menunjukkan betapa seriusnya permasalahan ini dan betapa pentingnya perlindungan lingkungan Raja Ampat untuk masa depan.
Langkah selanjutnya dari Pemerintah Pusat akan sangat menentukan masa depan Raja Ampat. Apakah kawasan surga biodiversitas ini akan tetap lestari atau justru terancam oleh kepentingan ekonomi jangka pendek? Jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi tolak ukur komitmen Indonesia dalam melindungi warisan alamnya bagi generasi mendatang.
