Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik dan institusi tempatnya berkarir selama lebih dari tiga dekade. Permintaan maaf ini disampaikan langsung oleh Zarof dalam nota pembelaannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025), sebagai respons atas tuntutan jaksa penuntut umum. Ia menyatakan penyesalan atas kasus yang menimpanya.
Permohonan maaf Zarof ditujukan untuk berbagai pihak. Ia menyampaikan penyesalan yang mendalam atas dampak kasus ini bagi reputasi MA RI, Kejaksaan Agung RI, serta masyarakat Indonesia. Sikapnya menunjukkan rasa tanggung jawab atas tindakannya.
Permohonan Maaf dan Kesediaan Menerima Putusan
Zarof menyatakan kesiapannya menerima putusan pengadilan apapun. Ia berharap majelis hakim tetap bersikap objektif dan adil dalam proses peradilan.
Ia menegaskan keyakinannya pada keadilan hakim. Zarof menekankan bahwa putusan harus berdasarkan fakta persidangan semata, bebas dari pengaruh eksternal.
Penyesalan Mendalam di Usia Pensiun
Di usia 63 tahun dan masa pensiun, Zarof mengungkapkan penyesalan mendalam atas kasus hukum yang dihadapinya. Ia mengaku seharusnya menikmati waktu bersama keluarga.
Namun, kelalaiannya membuatnya harus menghadapi proses hukum yang berdampak buruk pada dirinya dan keluarganya. Hal ini tentunya menjadi beban tersendiri bagi Zarof.
Jaksa menuntut Zarof dengan hukuman 20 tahun penjara. Tuntutan tersebut terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan percobaan suap dalam kasus kasasi terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.
Jumlah gratifikasi yang dituduhkan kepada Zarof sangat besar. Ia didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 915 miliar dan 51 kg emas, dengan total nilai mendekati Rp 1 triliun.
Jaksa menilai tindakan Zarof dilakukan berulang kali. Motivasi Zarof adalah untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan yang tidak terpuji tersebut.
Keberatan atas Kesaksian Keluarga
Zarof juga menyampaikan keberatan atas pemanggilan istri dan dua anaknya sebagai saksi. Ketiga anggota keluarganya memberikan keterangan tanpa sumpah.
Ia menjelaskan alasan keberatannya atas keterlibatan keluarga dalam persidangan. Zarof merasa pemanggilan keluarga tidak perlu dan tidak relevan dengan pokok perkara.
Zarof berpendapat keterangan keluarganya justru memperkuat fakta bahwa ia tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi putusan hakim. Ia berharap hal ini dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim.
Kasus yang menimpa Zarof Ricar menyoroti pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Permohonan maafnya, meskipun patut diapresiasi, tidak menghapus fakta hukum yang tengah diproses. Proses peradilan akan menentukan nasib Zarof selanjutnya. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.
