Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Banten, Nurhimawan, mengungkapkan skandal korupsi pengelolaan sampah di Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024. Kasus ini melibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Tangsel, Wahyunoto Lukman.
Wahyunoto Lukman dan Rencana Pembuangan Sampah Ilegal
Wahyunoto diduga menyiapkan lahan pribadinya di Rumpin, Bogor, untuk menampung sampah Tangsel. Ia bahkan mendirikan CV Bank Sampah Induk Rumpintama (BSIR) bersama PT EPP, menunjuk tukang kebunnya sebagai direktur operasional. Namun, rencana tersebut gagal karena mendapat protes dari warga sekitar.
Kegagalan Proyek Pembuangan Sampah Ilegal
Protes warga Rumpin mencegah Wahyunoto membuang sampah di lahannya. Hal ini menunjukkan rencana pembuangan sampah ilegal tersebut belum terlaksana.
Kerjasama Pemkot Tangsel dan Dampaknya
Setelah kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemkot Serang berakhir, Pemkot Tangsel gagal melakukan mitigasi. Mereka justru membuang sampah secara ilegal ke berbagai daerah, melanggar peraturan perundang-undangan.
Pembuangan Sampah Ilegal di Beberapa Lokasi
Sampah Tangsel dibuang secara ilegal di beberapa titik di Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Lokasi-lokasi tersebut merupakan lahan pribadi, bukan lahan pemerintah.
Tersangka dan Modus Operandi
Tiga tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini: Wahyunoto Lukman, Kabid Kebersihan TB Apriliadhi Kusumah, dan pihak swasta PT EPP (SYM). Mereka diduga melakukan rekayasa tender untuk menguntungkan diri sendiri.
Modus Operandi Para Tersangka
Para tersangka diduga bersekongkol untuk memenangkan tender pengelolaan sampah. Mereka kemudian membuang sampah secara open dumping tanpa pengelolaan lebih lanjut, melanggar regulasi yang berlaku.
Kasus ini mengungkap lemahnya pengawasan dan perencanaan pengelolaan sampah di Tangsel. Ketiga tersangka memanfaatkan celah sistem untuk memperkaya diri sendiri, mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerugian negara. Proses hukum yang transparan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
