Di era keterbukaan informasi, setiap pernyataan pejabat publik dinilai bukan hanya dari substansi, tetapi juga sensitivitas sosialnya. Komunikasi pemerintah kini merepresentasikan relasi negara dan warga.
Kegagalan komunikasi dapat menggerus kepercayaan publik yang sudah rapuh akibat dinamika sosial ekonomi.
Tanggapan Pejabat yang Menuai Kontroversi
Pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, soal kepala babi yang dikirim ke Tempo, menunjukkan krisis empati dalam komunikasi krisis.
Komentar tersebut mengabaikan makna simbolik aksi teror sebagai upaya intimidasi dan pembungkaman suara kritis.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, juga menimbulkan kontroversi dengan memprioritaskan program makan bergizi gratis (MBG) di atas lapangan pekerjaan.
Pernyataan ini dinilai tidak sensitif terhadap realitas PHK massal dan peningkatan pengangguran.
Wakil Menteri Agama, Muhammad Syafi’i, menyebut permintaan THR oleh ormas sebagai budaya Indonesia.
Pernyataan ini dinilai mengaburkan batas antara tradisi dan pungli, bertolak belakang dengan upaya pemerintah memberantas pungli.
Dampak Pernyataan Kontroversial Terhadap Citra Pemerintah
Pernyataan-pernyataan kontroversial tersebut berdampak negatif terhadap citra pemerintah.
Kepercayaan publik semakin tergerus, dan potensi investasi terancam akibat ulah sebagian ormas.
Analisis Kegagalan Komunikasi Pemerintah
Teori dramaturgi Erving Goffman menjelaskan bagaimana pejabat publik ‘bermain peran’ di panggung publik.
Sayangnya, beberapa pejabat tampak lupa akan konteks ini, sehingga pernyataan mereka seringkali kurang tepat.
Teori *symbolic interactionism* George Herbert Mead menekankan pentingnya simbol dalam interaksi sosial.
Kegagalan memahami simbol dan konteks sosial menyebabkan pesan yang disampaikan menjadi bias dan kontraproduktif.
Kegagalan komunikasi pemerintah terletak pada absennya empati sebagai fondasi komunikasi publik.
Pejabat membutuhkan kesadaran sosial dan kepekaan kultural dalam mengartikulasikan pesan.
Membangun Komunikasi Publik yang Efektif
Model komunikasi dua arah simetris Grunig dan Hunt menekankan pentingnya kesetaraan antara pejabat dan publik.
Komunikasi yang efektif menciptakan rasa saling mendengar dan memahami, bukan jarak emosional.
Meskipun negara bukan entitas tanpa cela, ia tetap menjadi simbol nilai moral dan keteladanan.
Cara pejabat berkomunikasi membentuk cara berpikir masyarakat, sehingga tanggung jawab moral mereka sangat besar.
Di era media sosial, satu kalimat yang tak tepat bisa merusak kepercayaan publik.
Pejabat tidak perlu menjadi pujangga, tetapi harus mampu memilih kata-kata yang tepat dan empatik.
Komunikasi yang baik bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang dirasakan oleh pendengarnya.
Ke depan, komunikasi publik yang efektif membutuhkan empati, pemahaman konteks, dan kemampuan mengartikulasikan pesan dengan bijak.
