Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani revisi Undang-Undang (UU) TNI. Penandatanganan dilakukan sebelum Lebaran, diperkirakan tanggal 27 atau 28 April 2025.
Alasan Percepatan Revisi UU TNI
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan kabar tersebut. Ia menyebutkan penandatanganan dilakukan setelah DPR mengesahkan revisi UU TNI pada 20 Maret lalu.
Prabowo sendiri sebelumnya menjelaskan urgensi percepatan revisi UU TNI. Hal ini terkait dengan seringnya pergantian pimpinan TNI dan anggotanya karena batas usia pensiun.
Pergantian Pimpinan yang Sering Terjadi
Menurut Prabowo, pergantian Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) setiap tahun karena masa pensiun yang singkat menghambat kinerja organisasi.
Sistem yang ada dinilai kurang efektif karena kepemimpinan TNI sering berganti. Hal ini menjadi salah satu alasan utama revisi UU TNI.
Fokus Revisi UU TNI: Usia Pensiun Perwira Tinggi
Prabowo menekankan revisi UU TNI difokuskan pada usia pensiun perwira tinggi. Ia membantah adanya niat untuk mengembalikan dwifungsi TNI.
Prabowo menjelaskan, perubahan fokus pada perpanjangan usia pensiun beberapa perwira tinggi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas kepemimpinan TNI.
Penyesuaian dengan Kondisi Saat Ini
Prabowo juga menjelaskan pentingnya melihat kondisi terkini. Pejabat TNI yang akan beralih ke jabatan sipil akan pensiun dini.
Hanya beberapa lembaga tertentu yang diizinkan menerima perwira TNI, seperti intelijen, penanganan bencana alam, dan Basarnas. Hal ini merupakan formalitas.
Klarifikasi Isu Dwifungsi TNI
Prabowo secara tegas membantah isu kebangkitan dwifungsi TNI. Ia menyebut isu tersebut tidak berdasar dan tidak perlu dikhawatirkan.
Keberadaan Jaksa Pidana Militer, hakim agung kamar militer, dan lembaga terkait lainnya memiliki alasan yang jelas. Prabowo menganggap kekhawatiran publik terhadap revisi UU TNI tidak beralasan.
Revisi UU TNI difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja TNI, terutama melalui penyesuaian usia pensiun perwira tinggi. Prabowo menegaskan tidak ada niat untuk mengembalikan dwifungsi TNI, dan perubahan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas kepemimpinan di tubuh TNI. Dengan demikian, revisi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme TNI dalam menjalankan tugasnya.
