DPR RI kembali bersidang setelah masa reses. Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 digelar Kamis (17/4/2025) di ruang paripurna DPR/DPD/MPR RI.
Pidato Ketua DPR RI: Tantangan Ekonomi Global
Ketua DPR RI, Puan Maharani, berhalangan hadir karena menghadiri forum internasional di Istanbul, Turki terkait Palestina. Pidatonya dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Puan menyoroti tantangan ekonomi global yang bergejolak, termasuk perang tarif perdagangan dan konflik geopolitik. Hal ini berdampak signifikan pada kondisi dalam negeri.
Ia menekankan perlunya kebijakan tepat dari pemerintah untuk melindungi rakyat dan menjaga keberlanjutan perekonomian nasional. Pembangunan nasional harus tetap berjalan.
Peran DPR dalam Menghadapi Tantangan
DPR RI akan memperkuat kebijakan negara untuk menjaga kepentingan nasional. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
DPR telah memprioritaskan pembahasan 8 RUU yang tengah berada di tahap Pembicaraan Tingkat I. Terdapat pula 12 RUU usul DPR RI yang akan segera memasuki tahap tersebut.
Proses pembentukan UU akan dilakukan transparan dan melibatkan partisipasi publik. Hal ini untuk memastikan UU yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat.
Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2026
DPR akan memulai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026. RAPBN tak hanya instrumen pembangunan, tetapi juga alat pertahanan ekonomi.
RAPBN 2026 diharapkan menjadi perisai fiskal dan motor transformasi yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi dan ketangguhan menghadapi dinamika global menjadi fokus utama.
Pentingnya Mengisi Posisi Dubes RI
Puan juga meminta pemerintah untuk segera mengisi posisi duta besar Indonesia yang masih kosong, termasuk di Amerika Serikat.
Ketiadaan kepala perwakilan diplomatik dapat menghambat upaya melindungi warga negara Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
Secara keseluruhan, pembukaan masa sidang DPR RI ini menandai komitmen untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dengan baik. Peran DPR dalam pengawasan dan legislasi menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Kepemimpinan yang tegas dan kebijakan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika global yang kompleks.
