Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menanggapi penetapan tersangka hakim Djuyamto. Hakim tersebut sebelumnya menangani praperadilan Hasto terkait kasus dugaan suap Harun Masiku.
Reaksi Hasto Kristiyanto atas Tersangka Hakim Djuyamto
Melalui surat yang dibacakan Guntur Romli di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Hasto menyatakan keyakinannya pada penegakan kebenaran. Ia menyebut penangkapan Djuyamto sebagai bukti kebenaran akan selalu menemukan jalannya.
Surat tersebut menekankan filosofi “Setyameva Jayanti”— kebenaran akan menang. Ini merujuk pada penetapan tersangka Djuyamto yang dianggap Hasto sebagai bentuk keadilan yang terungkap.
Tuduhan Kasus Daur Ulang dan Konflik Kepentingan
Hasto Kristiyanto juga menyebut kasusnya sebagai “kasus daur ulang”. Ia menuding adanya intimidasi terhadap saksi dan konflik kepentingan dalam proses penyidikan.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah penyidik dan mantan penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi yang memberatkan dirinya. Hal ini dianggap menciptakan konflik kepentingan yang signifikan.
Hakim Djuyamto dan Permohonan Praperadilan Hasto
Hakim Djuyamto sebelumnya memimpin sidang praperadilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang tersebut menolak permohonan praperadilan yang diajukan Hasto.
Penolakan permohonan praperadilan tersebut kini menjadi sorotan setelah Djuyamto ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang imparsialitas dalam proses hukum sebelumnya.
Dugaan Suap dan Gratifikasi Hakim Djuyamto
Kejaksaan Agung menetapkan Djuyamto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kasus ini terkait pengaturan vonis lepas (ontslag) dalam kasus ekspor CPO.
Djuyamto memimpin majelis hakim yang menjatuhkan vonis lepas tersebut. Penetapan tersangka ini menambah kompleksitas kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto.
Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan independensi lembaga peradilan. Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian publik dan pengamat hukum di Indonesia.
