Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut status bebas pajak Universitas Harvard. Permintaan resmi ini diajukan kepada Internal Revenue Service (IRS).
Pencabutan Status Pajak Harvard: Aksi Balas Dendam Trump?
Media AS melaporkan pencabutan status bebas pajak Harvard dilakukan sehari setelah Trump melontarkan ancaman tersebut. CNN dan Washington Post menyebutkan IRS tengah menyiapkan rencana pencabutan sesuai permintaan Trump.
Alasan di Balik Keputusan Trump
Trump menyebut Harvard sebagai “candaan” yang mengajarkan kebencian dan kebodohan. Ia berpendapat Harvard tak pantas menerima bantuan dana dan tak lagi layak disebut sebagai universitas terbaik dunia.
Trump menyatakan kemarahannya terhadap Harvard di platform Truth Social. Ia menganggap Harvard menolak tuntutannya untuk tunduk pada pengawasan pemerintah terkait penerimaan mahasiswa, perekrutan, dan kecenderungan politik.
Tuntutan Trump terhadap Harvard
Perseteruan Trump dengan Harvard bermula dari penolakan Harvard terhadap sejumlah tuntutan Gedung Putih. Tuntutan tersebut meliputi: mengakhiri penerimaan mahasiswa berdasarkan ras atau asal negara; mencegah penerimaan mahasiswa asing yang dianggap memusuhi nilai-nilai Amerika; mengakhiri perekrutan staf berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau asal negara; mengurangi pengaruh mahasiswa dalam tata kelola kampus; dan melakukan audit mahasiswa dan staf untuk keberagaman sudut pandang.
Tuntutan lainnya meliputi reformasi program untuk mengatasi anti-semitisme atau bias lainnya; serta penindakan terhadap protes kampus. Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, tegas menolak tuntutan tersebut, menekankan kebebasan dan hak konstitusional universitas.
Dampak Pencabutan Status Pajak
Pencabutan status bebas pajak ini berpotensi berdampak besar pada keuangan Harvard. Universitas akan kehilangan pendapatan signifikan dari keringanan pajak. Langkah ini juga memicu perdebatan tentang peran pemerintah dalam pendidikan tinggi dan kebebasan akademik.
Langkah Trump ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi campur tangan politik dalam lembaga pendidikan tinggi. Kebebasan akademik dan otonomi universitas menjadi sorotan utama pasca-keputusan ini. Dampak jangka panjang dari pencabutan status bebas pajak tersebut masih perlu dipantau. Peristiwa ini semakin memperkuat polarisasi politik di Amerika Serikat.
