Laporan Bank Dunia menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 60,3% pada tahun 2024, setara dengan 171,8 juta jiwa. Angka ini sangat kontras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka kemiskinan 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa pada September 2024. Perbedaan signifikan ini memicu pertanyaan dan penjelasan lebih lanjut.
BPS menjelaskan perbedaan angka tersebut bukan pertentangan, melainkan perbedaan metodologi dan tujuan. Bank Dunia dan BPS menggunakan standar garis kemiskinan yang berbeda dalam penghitungannya.
Metode Perhitungan Garis Kemiskinan Bank Dunia
Bank Dunia menggunakan tiga standar garis kemiskinan global. Standar tersebut dinyatakan dalam US$ PPP (Purchasing Power Parity) untuk mempertimbangkan perbedaan daya beli antar negara. Nilai ini bukanlah kurs saat ini, tetapi paritas daya beli.
Ketiga standar tersebut adalah: US$ 2,15 per kapita per hari untuk kemiskinan ekstrem; US$ 3,65 per kapita per hari untuk negara berpendapatan menengah bawah; dan US$ 6,85 per kapita per hari untuk negara berpendapatan menengah atas.
Angka kemiskinan Indonesia 60,3% didapat dari estimasi menggunakan standar US$ 6,85 PPP, berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas. Standar ini tidak memperhitungkan kebutuhan dasar spesifik penduduk Indonesia.
Bank Dunia sendiri merekomendasikan setiap negara untuk menghitung garis kemiskinan nasional (National Poverty Line) sendiri, sesuai karakteristik ekonomi dan sosial masing-masing.
Metode Perhitungan Garis Kemiskinan BPS
BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. CBN menghitung pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.
Kebutuhan dasar makanan didasarkan pada standar minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, meliputi komoditas seperti beras, telur, dan lainnya. Komponen non-makanan meliputi tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan dua kali setahun. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena konsumsi umumnya terjadi secara kolektif.
Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita adalah Rp 595.242 per bulan. Namun, mengingat rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 anggota, garis kemiskinan rumah tangga rata-rata nasional adalah Rp 2.803.590 per bulan.
Angka ini bervariasi antar provinsi, mencerminkan perbedaan tingkat harga dan pola konsumsi. Misalnya, garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta lebih tinggi daripada di NTT atau Lampung.
Interpretasi Angka Kemiskinan dan Kesimpulan
Penting untuk memahami bahwa garis kemiskinan adalah angka rata-rata. Tidak bisa langsung diartikan sebagai pengeluaran per orang. Di DKI Jakarta misalnya, garis kemiskinan per kapita September 2024 adalah Rp 846.085, namun garis kemiskinan rumah tangga lebih representatif.
Kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan per orang. Selain kelompok miskin, ada juga kelompok rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas. Pada September 2024, kelompok miskin hanya 8,57% dari total populasi.
Perbedaan data Bank Dunia dan BPS menunjukkan pentingnya memahami konteks dan metodologi yang digunakan dalam pengukuran kemiskinan. Interpretasi angka kemiskinan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti perbedaan standar dan pendekatan yang digunakan.
Menggunakan data yang tepat dan memahami metodologi yang digunakan sangatlah krusial dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran di Indonesia. Dengan demikian, analisis yang komprehensif menjadi kunci utama dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.
