Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melontarkan kritikan tajam terhadap dugaan penyembunyian aset negara oleh oknum pejabat. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Senin (5/5/2025).
Prabowo menyoroti praktik yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun, di mana aset-aset kementerian disembunyikan dan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.
Dugaan Penyembunyian Aset Kementerian
Prabowo mengungkapkan keprihatinannya atas kurangnya kesadaran para pemimpin Indonesia sebelumnya mengenai pengelolaan aset negara. Ia menilai kecerdasan beberapa birokrat justru dimanfaatkan untuk menyembunyikan aset tersebut.
Ia mendesak para menteri untuk segera mengkaji ulang aset-aset di kementerian masing-masing. Tujuannya untuk memastikan tidak ada aset yang disembunyikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bahkan, Prabowo menyinggung kasus di mana pergantian beberapa menteri dan presiden tidak mampu mengungkap status aset yang disembunyikan. Hal ini menunjukkan betapa sistematisnya praktik tersebut.
Kasus Kompleks Gelora Bung Karno (GBK)
Sebagai contoh, Prabowo menunjuk Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) di Senayan. Ia menyebut banyak aset negara di kawasan tersebut dikuasai oleh kelompok tertentu akibat permainan oknum birokrat.
Ketidakjelasan pengelolaan aset di GBK telah berlangsung selama puluhan tahun. Kondisi ini menurut Prabowo, menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengelolaan aset negara.
Penugasan Khusus kepada Menteri ATR/Kepala BPN
Menanggapi permasalahan ini, Prabowo menugaskan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.
Fokus penelusuran adalah tanah-tanah negara yang terlantar, termasuk tanah bekas konsesi yang masa konsesinya telah habis. Tanah-tanah tersebut harus segera dikembalikan kepada negara.
Prabowo menekankan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ia berharap Nusron dapat mengambil alih tanah-tanah terlantar tersebut dan mengembalikannya ke negara.
Langkah tegas ini diharapkan dapat mencegah kerugian negara dan meningkatkan transparansi pengelolaan aset negara di masa mendatang.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat mendorong reformasi pengelolaan aset negara yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah konkret untuk menindaklanjuti dugaan penyelewengan aset negara sangat dinantikan.
