Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran. Mereka percaya langkah ini berdampak negatif pada sektor ritel dan perekonomian secara keseluruhan.
Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman. Hippindo berharap pemerintah dapat membuka kembali sebagian anggaran yang telah diefisiensikan.
Hippindo Minta Efisiensi Anggaran Dibuka Kembali
Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, menjelaskan bahwa sektor ritel sangat bergantung pada kegiatan ekonomi yang ramai. Event dan kegiatan publik merangsang aktivitas belanja dan kunjungan ke pusat perbelanjaan.
Efisiensi anggaran, menurut Budihardjo, mengurangi jumlah event dan kegiatan tersebut. Hal ini berdampak pada penurunan omzet dan aktivitas bisnis di sektor ritel.
Ia berharap pemerintah dapat mengalokasikan kembali sebagian anggaran yang telah diefisiensikan untuk mendukung kegiatan yang dapat merangsang perekonomian, seperti event dan promosi wisata domestik.
Pemerintah: Efisiensi Picu Kreativitas
Menanggapi permintaan Hippindo, Menteri UMKM Maman Abdurrahman justru melihat sisi positif dari efisiensi anggaran. Ia berpendapat bahwa kondisi yang menantang dapat memicu kreativitas dan inovasi.
Maman Abdurrahman mencontohkan bagaimana efisiensi anggaran memaksa jajaran kementeriannya untuk berpikir lebih kreatif dalam merancang program dan kolaborasi antar kementerian.
Ia mengakui beberapa sektor memang terdampak. Namun, menurutnya, dampak tersebut dapat diminimalisir dengan kebijakan-kebijakan pendukung lainnya.
Dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025, menargetkan penghematan APBN sebesar Rp 306,69 triliun.
Rinciannya, penghematan anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
Penghematan ini dikecualikan untuk belanja gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos). Inpres tersebut juga mencantumkan enam pos belanja yang menjadi fokus efisiensi.
- Belanja operasional perkantoran
- Belanja pemeliharaan
- Perjalanan dinas
- Bantuan pemerintah
- Pembangunan infrastruktur
- Pengadaan peralatan dan mesin
Keenam pos belanja ini dinilai sebagai area yang berpotensi untuk dilakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara Hippindo dan pemerintah terkait efisiensi anggaran, perdebatan ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara penghematan dan pertumbuhan ekonomi.
Diperlukan strategi yang tepat agar kebijakan efisiensi tidak justru menghambat pertumbuhan sektor ritel dan perekonomian secara luas. Pemerintah perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk menemukan solusi yang tepat.
Komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
